nusakini.com--Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, upaya gencar Menteri Kelautan dan Perikanan mengatasi pencurian ikan (illegal fishing) di perairan Nusantara sudah mulai memberikan dampak yang dirasakan nelayan-nelayan kecil, dengan semakin meningkatnya stok ikan laut. 

Presiden berharap, di tengah ekonomi global yang sedang lambat saat ini, sektor kelautan, sektor perikanan itu bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Meskipun realitasnya 2/3 negara kita adalah air, adalah laut, dan dengan luas wilayah laut yang mencapai 70%, menurut Presiden, kontribusi di bidang kelautan terhadap PDB masih di bawah 30%. 

“Saya kira banyak potensi laut dan perikanan yang belum bisa kita manfaatkan secara maksimal,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (Ratas) mengenai percepatan industri kelautan dan perikanan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/9). 

Dengan stok ikan laut yang semakin meningkat, Presiden Jokowi berharap ini harus dimanfaatkan, selain untuk kesejahteraan nelayan, juga bisa memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, dan diharapkan juga bisa mendatangkan devisa bagi negara lewat ekspor. 

“Oleh sebab itu industri pengolahan ikan, industri pengalengan ikan, industri perikanan harus mulai kita kembangkan, kita perbaiki, apapun ini juga akan menyerap tenaga kerja,” tutur Presiden. 

Presiden menegaskan, bahwa selain pariwisata, yang diharapkan untuk bisa memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi juga win-winnya ada di bidang kelautan dan perikanan. 

• Pemerintah Komitmen Atasi Masalah HAM di Industri Perikanan
• Inilah Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional
• Menperin Genjot Pertumbuhan Industri Perikanan

Adanya kebutuhan bahan baku dari industri perikanan, diyakini Presiden Jokowi juga akan membuka kesempatan untuk peningkatan penghasilan yang lebih besar bagi rakyat kita. Demikian pula kerugian akibat kelebihan tangkapan oleh nelayan dan panen ikan dari peternak juga harus dihindari. “Oleh sebab itu, sekali lagi industri perikanan sangat dibutuhkan,” ujarnya. 

Untuk masuk ke industri perikanan, Presiden menekankan harus dipastikan bahwa infrastruktur pendukungannya harus betul-betul disiapkan. Mulai dari pasokan bahan baku ikan, yang berkaitan dengan kapal, yang berkaitan dengan jalan menuju pelabuhan, yang berkaitan dengan listrik, dan juga ketersediaan lahan bagi industri pengolahan. 

Untuk itu, Presiden meminta Menko Bidang Kemaritiman, juga Menteri Kelautan dan Perikanan, untuk mengambil langkah-langkah percepatan dalam rangka percepatan industri perikanan. 

“Pangkas saja aturan-aturan untuk prosedur yang ruwet, yang menghambat investasi,” tegas Presiden seraya mengingatkan dirinya beberapa kali menyampaikan sentra industri perikanan yang dimaksud adalah yang betul-betul modern. 

“Ini paling lambat tahun depan, ini kita juga sudah harus punya,” kata Presiden seraya menambahkan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sudah menyanggupi hal itu. 

Rapat terbatas itu dihadiri antara lain oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Seskab Pramono Anung, Menesneg Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. (p/ab)