JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi wacana pemakzulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan sejumlah orang yang tergabung dalam kelompok masyarakat sipil.

Puan yang juga Ketua DPP PDIP itu menghormati usulan pemakzulan sebagai bentuk aspirasi warga negara. Namun menurutnya aspirasi itu juga harus dibarengi dengan rasionalisasi dengan menimbang urgensi.

"Aspirasi itu boleh saja diberikan atau disampaikan, namun apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensi. Namun namanya aspirasi tetap harus kami terima," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/1).

Puan juga menegaskan proses pemakzulan presiden sudah diatur dalam UUD 1945 beserta ketentuan atau penyebab pemakzulan.

• Intelektualisasi Politik Atau Politisasi Intelektual, Mempertanyakan Integritas Pemburu Gelar Doktor
• Resmikan Produksi Smelter PT Freeport Indonesia, Presiden Jokowi: Dorong Hilirisasi dan Penerimaan Negara
• Presiden Jokowi Terima Agricola Medal, FAO: Transformasi Pertanian Indonesia Berkembang Pesat
• Ngobrol Santai Presiden Jokowi, Presiden Terpilih, Mentan Amran dan Menteri Lain Usai Pelantikan Wakil Menteri
• Disemprot Jokowi, Ini Kata Bupati Maros

Berdasarkan pasal 7A UUD 1945, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. 

"Untuk pelaksanaan hal tersebut harus terbukti bahwa kemudian presiden itu melaksanakan pelanggaran hukum dan lain sebagainya," ujar Puan.

Usulan pemakzulan Presiden Jokowi ini disampaikan oleh puluhan orang yang menamakan diri Petisi 100. Mereka menyampaikan usulan itu kepada Menko Polhukam Mahfud MD pada 9 Januari lalu.

Total ada 22 orang yang hadir menemui Mahfud. Mereka di antaranya ialah Faizal Assegaf, Marwan Batubara, hingga Letjen Purn Suharto.

Merespons usul itu, Mahfud menegaskan pihaknya tak mau ikut campur. Menurutnya, pemakzulan presiden merupakan kewenangan DPR.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemakzulan Presiden Jokowi tidak akan berhasil jika tak jelas dasarnya. Tak bisa pula jika tidak mendapat dukungan DPR. (*)