nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menanggapi perihal diskresi dalam kasus Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Mendagri menyatakan bahwa diskresi yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum. Hal ini bertujuan agar kekuatan hukum dalam diskresi tidak dapat digugat oleh pihak yang tidak berkenan. 

"Ini kan negara hukum, kalau kami mengeluarkan diskresi tanpa dasar hukum kami bisa digugat balik," ujar Mendagri saat ditemui di Ombudsman (Kamis 16/2). 

Mendagri menambahkan bahwa pihaknya mengikuti peraturan yang ada dengan proses pengadilan yang sedang berjalan saat ini. Sidang yang sedang berjalan dijalankan sesuai dengan kebijakan yang ada seperti adanya proses praduga tidak bersalah. 

• Kegaduhan Beras Ditambah Kegaduhan Baru
• Ombudsman Dorong Kementan Integrasikan Sistem Pengelolaan Pengaduan
• Kominfo Peroleh Predikat Kepatuhan Tinggi Layanan Publik Ombudsman
• Kini Aduan ke Ombudsman Bisa Melalui Online
• Tahun 2016, Pengaduan Pelayanan Publik ke Ombudsman Membludak

"Sebagai warga negara yang taat apapun tetap diproses dipengadilan. Engga mungkin sidangnya dipercepat karena ada aturan-aturan hukum," jelas Tjahjo Kumolo.

Dalam hal ini, Mendagri tidak dapat menafsirkan kasus yang sedang berjalan saat ini. Mengenai opini masyarakat tentang memecah belah bangsa, Mendagri mengatakan bahwa itu adalah kewenangan pengadilan dan hak pengadilan. 

"Saya ngga bisa menafsirkan itu dalam konteks apa karena itu kewenangan dalam pengadilan," ungkap Mendagri. 

Terkait hal ini, Mendagri akan mempertimbangkan saran-saran yang diberikan oleh anggota Ombudsman. Mendagri menyatakan bahwa pihaknya belum mengambil keputusan dan akan menampung semua saran dari pihak-pihak terkait.

"Kami mencatat semua masukan-masukan seluruh anggota Ombudsman termasuk bapak ketua (ombudsman) yang memberikan saran dari berbagai sisi. Baik dari sisi hukum, sosiologis maupun filosofis," pungkas Tjahjo Kumolo.(p/ab)