nusakini.com--Memasuki era globalisasi serta keterbukaan, negara harus selalu hadir selama 24 jam untuk secara terus-menerus melakukan pemenuhan hak warga dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk itu, penyelenggara pelayanan publik dituntut selalu melakukan inovasi sebagai upaya percepatan dan lompatan pelayanan publik.  

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, berbicara pelayanan publik adalah berbicara mengenai hak warga dan kewajiban negara untuk memenuhinya. "Selain itu, dalam mewujudkan good governance dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, maka pemerintah menetapkan kebijakan melalui program revolusi mental dan nawacita," ujarnya dalam pembukaan seminar Nasional Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku di Ambon, Rabu (8/2). 

Dalam acara yang merupakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional ke-72 itu, Menteri Asman menjelaskan, dalam hal ini pemerintah yang tidak absen dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. 

Hal tersebut, lanjut MenPANRB, sejalan dengan program satu instansi, satu inovasi (one agency, one innovation) yang berarti bahwa setiap Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN diwajibkan untuk menciptakan minimal satu inovasi pelayanan publik setiap tahun. 

Menurut Menteri Asman, seminar yang bertemakan “Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku” yang dipilih oleh Panitia Hari Pers Nasional merupakan bukti kepedulian dan rasa persaudaraan untuk Saudara-Saudara kita di Maluku sekaligus mengingatkan kembali kepada kejayaan Maluku di masa lalu. Melalui seminar ini, pemerintah ingin berbagi pengalaman dan pengetahuan diantara peserta seminar yang dapat dijadikan referensi untuk meraih kembali kejayaan dan kebangkitan Maluku. 

Lebih lanjut MenPANRB mengungkapkan, pemerintah menghadapi berbagai tantangan baik secara eksternal maupun internal. Posisi Indonesia berada pada posisi negara berpendapatan menengah. Daya saing Indonesia turun dari peringkat ke-37 menjadi peringkat ke-41; 

Birokrasi yang tidak efisien dan tingkat korupsi yang tinggi. Belum lagi persaingan dengan negara lain, terutama negara-negara di ASEAN, serta tuntutan masyarakat akan percepatan kesejahteraan yang lebih nyata dan pelayanan publik yang lebih cepat dan transparan. 

Latar belakang tersebut menuntut kita agar bekerja secara luar biasa dan selalu membuat terobosan dalam pelayanan publik. "Terobosan pelayanan publik melalui inovasi pelayanan kepada masyarakat merupakan sebuah keniscayaan," tegas Menteri Asman. 

Dalam kesempatan itu, MenPANRB menyebutkan ada dua tantangan dalam inovasi pelayanan publik. Tantangan pertama adalah bagaimana meraih kepercayaan publik dengan cara meyakinkan rakyat terhadap perubahan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. "Hal ini menjadi penting mengingat kepercayaan rakyat merupakan modal dasar pembangunan," ucapnya. 

Adapun tantangan kedua adalah bagaimana negara kita meningkatkan daya saing di antara negara-negara di dunia, sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Disebutkan, tahun 2016-2017 ini daya saing Indonesia berada pada urutan 41, turun dari peringkat 37 pada tahun 2015-2016. Hal ini tentunya merupakan tantangan yang serius.

"Jawaban dari tantangan tersebut diantaranya adalah dengan melakukan inovasi, dengan faktor yang sangat berpengaruh adalah inovasi dari sektor publik melalui penyelenggaraan birokrasi yang efektif, efisien, dan produktif," tegasnya. 

Seminar tersebut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku,Para Anggota Forkompinda Maluku,Para Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD se-Maluku. Seminar ini menghadirkan berbagai Narasumber yaitu Gubernur Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bupati Bojonegoro, Bupati Sragen, Walikota Bandung, dan Walikota Surabaya, mantan Wamen PANRB Eko Prasojo. Adapun peserta antara lain yakni para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama Maluku, panitia Hari Pers Nasional, Tokoh dan Masyarakat Pers Indonesia, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Maluku dan Kabupaten/Kota se-Maluku. (p/ab)