nusakini.com--Perencana Kementerian Agama sedang menyusun RKAKL 2017. Sekjen Kemenag Nur Syam mengingatkan agar perencanaan RKAKL Kemenag tahun 2017 memprioritaskan pengembangan infrastruktur. Nur Syam juga minta agar program-program seremonial dihilangkan. 

Menurut Nur Syam, pengembangan infrastruktur yang berbasis pada kepentingan rakyat menjadi fokus pembangunan pemerintah saat ini. Pengembangan infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi, pengembangan ketenagakerjaan, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. 

Kementerian Agama memiliki sejumlah program pengembangan infrastruktur, antara lain: pembangunan sarana dan prasarana tempat ibadah, sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kerukunan umat beragama dan sebagainya. 

• Pendaftaran Sekolah Aktor Resolusi Konflik Dibuka 1 Mei 2024, Ini Persyaratannya!
• Lagi, Lima IAIN Bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri
• Dosen IIQ Juara 1 Hafalan Al-Qur’an 30 Juz Tingkat Dunia
• IAIN Takengon Teliti Literatur dan Budaya Gayo
• Percepat Guru Besar, IAIN Lhokseumawe Gelar Bimbingan Teknis PAK LK/GB

"Jika melihat fokus pemerintah sekarang adalah di dalam konteks pengembangan infrastruktur ini, maka semestinya pengembangan sarpras keagamaan dan pendidikan haruslah diutamakan," tegas Nur Syam saat memberikan sambutan pada Perumusan RKKAL pada Pagu Alokasi Kementerian Agama tahun 2017 di Jakarta, Senin (31/10) malam. 

Mantan Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya ini meminta agar kegiatan seperti workshop, seminar, sosialisasi yang tidak urgen bisa direalokasi kepada kegiatan yang lebih jelas sasarannya dan dapat diukur dampak positifnya. "Perencanaan harus berani mengubah kebiasaan lama yang telah bertahun-tahun berlangsung dengan melakukan perubahan paradigma bahwa semua kegiatan harus dapat diukur hasilnya," terangnya. 

"Harus ada sinergi antara visi Presiden, program Kementerian dan kegiatan yang dilakukan pada unit-unit birokrasi, sehingga ke depan akan dapat dinilai seberapa keberhasilan pembangunan dimaksud," tambahnya. 

Kepada para perencana, Nur Syam meminta agar anggaran yang dipercayakan kepada Kementerian Agama dialokasikan untuk program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini, lanjut Nur Syam, pemberian anggaran kepada birokrasi bukan berdasarkan fungsinya tetapi pada programnya. Jika di masa lalu anggaran habis dibagi antar unit sesuai fungsinya, maka paradigma perencanaan pembangunan saat ini sudah berubah. Anggaran diberikan berdasarkan pada program yang akan dilakukan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. (p/ab)