nusakini.com-Jakarta-Sekretaris Jenderal Kementerian Agama M. Nur Kholis Setiawan hari ini, Senin (18/11) menerima Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi di ruang kerjanya Kantor Kemenag Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta. 

Keduanya bertemu untuk melakuka koordinasi dan mengidentifikasi sejumlah persoalan terkait persiapan penyelenggaraan haji 2020 mendatang. Hadir mendampingi Sekjen, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadhan Harisman. 

Untuk mengidentifikasi persoalan terkait penyelenggaraan haji, M. Nur Kholis Setiawan mengatakan, Kemenag melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah membentuk tim untuk duduk bersama dengan tim dari Kemenkes melakukan identifikasi. 

"Cara identifikasinya, dengan membuat 3 kotak (cluster) saja, kotak pertama, mana program yang harus ada untuk persiapan haji 2020, baik di Kemenkes dan Kemenag sama-sama punya tanggung jawab masing-masing," jelas Sekjen. 

• Konsul Haji: Izin Pembukaan Umrah Belum Diumumkan Secara Resmi oleh Saudi
• KJRI dan Kementerian Haji Saudi akan Bahas Umrah 1442H
• Haji Selesai, Konsul KJRI Jeddah Pantau Kebijakan Pembukaan Umrah
• Saudi Tahan Ribuan Jemaah Haji Ilegal, KJRI: Tidak Ada WNI
• Jemaah Ambil Nafar Awal, Haji 1441H Selesai 2 Agustus

Kotak kedua yang sifatnya dekonstruksi, menurut Sekjen, mungkin ada di Kemenag, ada juga di Kemenkes, tapi mungkin dari sisi koordinasi kurang bagus sehingga perlu peningkatan koordinasi.

Kotak ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang kira-kira tidak diperlukan. Ia menjelaskan, selama ini pertemuan koordinasi antara Kemenag dan Kemenkes difasilitasi Kemenko PMK. 

"Selain koordinasi yang difasilitasi Kemenko PMK, kita juga berinisiatif bertemu langsung sehingga bisa mengidentifikasi persoalan mana yang harus dilanjutkan, harus diperbaiki mana yang perlu tidak diadakan, 3 kotak ini yang jadi dasar melakukan evaluasi" ujarnya.  

Evaluasi yang dilakukan beragam, di antaranya mungkin dari sisi anggaran haji yang ada di dua kementerian tersebut.  

"Intinya, APBN ini bisa lebih efisien, karena tanggung jawab untuk ibadah haji ada di jemaah, sementara UU No.8/2019, APBN jelas untuk membiayai petugas," jelas Sekjen. 

"Intinya kita (Kemenag-Kemenkes) bersepaham untuk terus melakukan perbaikan, diawali dengan identifikasi masing-masing program dan kegiatan. Hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi, jangan sampai masih ada pihak yang mempersepsikan ada tumpang tindih antara tugas-tugas pelayanan terhadap calon jemaah haji di masa mendatang," imbuh Sekjen.(p/ab)