RI – Inggris Optimalkan Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi Satelit
By Admin
Foto/dok. KKP
nusakini.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memantapkan langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi satelit guna mendukung fungsi pengawasan dan memperluas akses pasar produk kelautan dan perikanan ke Inggris dan Uni Eropa. Sejumlah komitmen kerjasama disepakati saat kunjungan Menteri Perdagangan Inggris, Hon Liam Fox ke kantor KKP pada Kamis (6/4/2017).
Kedatangannya kali ini sekaligus memberi kepastian bahwa Inggris konsisten mendukung Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing), melakukan tata kelola perikanan dan menjaga keberlanjutan Legal, Reported and Regulated Fishing (LRRF) di Indonesia. Pemerintah Inggris melalui UK Space Agency (UKSA) telah menyetujui tawaran investasi di Indonesia dengan membuat proyek teknologi satelit bersama Inmarsat (International Maritime Satelite) senilai +£8 juta (UKSA +£4 juta dan Inmarsat consortium +£4 juta) atau senilai Rp 132 Miliar (kurs Rp.16.500).
Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto, yang dalam kesempatan tersebut mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan, kedatangan pemerintah Inggris kali ini bertujuan untuk mengeksplor bagaimana proyek Inmarsat mengangkat reputasi Indonesia di EC (European Comission) Trade Group , untuk mendapatkan penurunan tarif bea masuk produk perikanan.
“Meskipun Inggris telah menyatakan keluar dari Uni Eropa, namun aturan pengelolaannya masih mengikuti Common Fisheries Policy (CFP) Uni Eropa. Harus diteliti kebersihan dan keamanan produk yang masuk ke negaranya”, jelas Rifky di Jakarta, Kamis (6/4).
Proses delivery high-quality fisheries science dan data collection telah menjadi satu tradisi masyarakat Inggris. Dalam hal ini, proyek Inmarsat memiliki tugas, memastikan bahwa produk perikanan Indonesia aman, berkualitas dan bebas dari tindak illegal fishing. Proyek KKP-Inmarsat sendiri telah dimulai pada 17-18 Januari 2017 di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang membahas rancangan Work Packages proyek dan akan berjalan selama 2,5 tahun (2017 – 2019).
Proyek inovasi berbasis teknologi satelit ini, berupa aplikasi VMS (Vessel Monitoring System) demi mendukung pengurangan IUU Fishing dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Proyek ini mendukung reputasi Indonesia sebagai pionir untuk mengantarkan perikanan yang terkendali dengan keterlacakan tinggi yang menguntungkan masyarakat lokal. “Nantinya, implementasi dari proyek ini dilengkapi dengan jangkauan pilot project yang mencapai 200 kapal ikan berukuran di atas 30 GT dan 200 kapal non VMS berukuran 20 hingga 30 GT”, lanjut Rifky.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan beberapa pendalaman kerja sama dengan Inggris, terutama dalam desain dan mesin kapal serta kapal pengolah (live fish vessel, processing vessel). Inggris juga dinilai memiliki expertise dalam perakitan teknologi autonomous vessel atau drone yang dapat dimanfaatkan Indonesia.
Sebagai informasi, komoditas ekspor produk hasil perikanan Indonesia ke Inggris saat ini didominasi oleh udang, tuna/cakalang/tongkol, kepiting/rajungan, rumput laut dan ganggang lainnya, cumi-cumi/sotong. Neraca perdagangan produk hasil perikanan RI terhadap Inggris masih menunjukkan kurva positif, dimana Indonesia menerima surplus sebesar USD 89,099 juta, meskipun menurun sebesar 6% dari tahun 2015. (p/mk)