Pulihkan UMKM Bali, Pemerintah Kucurkan Bantuan Sosial dan BPUM

By Admin


nusakini.com - Jakarta, ,- Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia, di tengah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah mengalami dampak ekonomi yang signifikan, karena mayoritas masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terlebih lagi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 menyebabkan masyarakat Bali membatasi mobilitasnya. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan lain sebagainya harus dipastikan telah diterima dengan baik dan tepat sasaran.

“Penyaluran bantuan sosial kemudian menjadi bagian yang penting strategis dalam strategi pemerintah menanggulangi Covid-19, saya ingin memastikan bahwa bantuan sosial dan bantuan lainnya yang diberikan oleh pemerintah itu bisa diterima dengan baik dan tepat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika membuka rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Bali (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Kamis (29/07/2021).

Dalam kesempatan yang sama, Wapres juga menekankan untuk fokus kepada penanganan Covid-19 dengan memperhatikan kebutuhan BOR (Bed Occupancy Rate) atau keterisian tempat tidur, ketersediaan obat, dan oksigen.

Selanjutnya, Wapres mengimbau pelaksanaan isolasi terpusat yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dapat dilakukan secara lebih efektif untuk menekan angka penularan Covid-19, dan mempercepat serta meningkatkan jumlah pasien sembuh dari Covid-19 di Provinsi Bali. 

“Dan juga tentang isolasi terpadu supaya lebih diefektifkan ini suatu langkah baik tapi memang perlu lebih diefektifkan,” imbau Wapres.

Selain itu, Wapres juga mendorong upaya percepatan penyerapan anggaran penanganan Covid-19 di Provinsi Bali.

“Yang menentukan keberhasilan kita dalam menanggulangi covid, jadi jangan sampai penyerapan anggaran terutama untuk menanggulangi covid itu tidak terserap secara maksimal nah ini menjadi masalah penting,” ungkapnya.

Setelah mendengarkan paparan dari Gubernur Provinsi Bali, Wapres mengapresiasi kinerja satgas Covid-19 di Provinsi Bali karena penanganan Covid-19 telah teratasi dengan baik.

“Secara umum langkah-langkah Provinsi Bali sudah cukup bagus baik di segi hulu, hilir dan juga penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bansos juga BPUM,” pungkasnya.

 Sebelumnya, Gubernur Provinsi Bali Wayan Korster melaporkan bahwa ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19 masih tercukupi, namun sebagai antisipasi peningkatan kasus aktif, Gubernur Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) untuk menambahkan tempat tidur di Rumah Sakit.

 “Mohon Bapak Wapres kiranya dorong Bapak Menteri PUPERA supaya melakukan percepatan penambahan tempat tidur di Provinsi Bali,” pintanya.

Terkait ketersediaan oksigen, Wayan Korster mengakui sudah mendapat pasokan yang cukup.

“Kami sudah mendapat supply oksigen yang jumlahnya memadai untuk didistribusikan baik di Rumah Sakit Pemerintah maupun Rumah Sakit Swasta,” ungkapnya.

Menjawab pertanyaan dari Wapres mengenai jumlah tenaga kesehatan, insentifnya dan ketersediaan obat-obatan, Wayan Korster menjelaskan bahwa tenaga kesehatan sudah cukup untuk menangani pasien Covid-19, insentifnya pun sudah terbayarkan, untuk masalah obat-obatan sudah diditribusikan, namun Korser juga mengharapkan untuk penambahan jumlah obat-obatan.

“Nakes cukup Bapak, dan insentifnya juga sudah cair, obat-obatan semua sudah langsung didistribusikan oleh Bapak Pangdam, sampai ke sasaran. Kalau dari segi kebutuhan tentu kami bila Bapak berkenan, ditambah lagi Bapak,” ucapnya.

Wayan Korster melaporkan tingginya penambahan kasus aktif Covid-19 didominasi klaster rumah tangga, sehingga Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan baru yaitu dengan menerapkan karantina terpusat.

“Sudah berlangsung dalam beberapa minggu ini namun belum optimal bisa menggiring warga yang ada di rumah itu untuk dikarantina di satu tempat yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota,” tuturnya.

“Nah ini yang akan kami gencarkan dalam beberapa hari ke depan sekarang ini untuk karantina terpusat dipimpin oleh Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda supaya warga lebih patuh mengikuti karantina terpusat mau pindah dari karantina yang ada dijalani di rumahnya sendiri,” imbuhnya.

Terkait bantuan dari Pemerintah, baik dari Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Wayan Koster melaporkan bahwa dirinya sudah mendistribusikan kepada semua masyarakat penerima bantuan.

“Kami di Bali, program Bantuan Sosialnya sudah terealisasi pak, sudah mencapai 76%. Baik dari kemensos bantuan pangan non tunai, bantuan sosial tunai, dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cair.Kami juga bersama bupati dan walikota sudah menjalankan ini, semua masyarakat sudah menerima pak, jadi 70% lebih sudah terealisasi jadi tidak ada masalah termasuk juga bantuan dari koperasi yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga sudah cair, cukup besar,” urainya.

Untuk menangani dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM di Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga mengimbau untuk mengoptimalkan transaksi digital.

“Memang sekarang UMKMnya aktif, hanya memang karena ada pengendalian aktivitas maka transaksi UMKM itu sangat rendah di samping juga karena faktor daya beli yang lagi menurun, nah karena itu kami sekarang mulai dalam PPKM level 4 ini sebenarnya kami memberi kelonggaran sedikit, kemudian juga memberi ruang agar transaksi secara digital itu bakal lebih dioptimalkan,” ucapnya.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, menilai untuk treatment penanganan Covid-19 di Bali, BOR atau keterisian tempat tidur masih masuk kategori sedang, namun menurutnya jumlah ini sudah cukup melandai, kemudian penaikan kapasitas tempat tidur juga perlu untuk dilakukan.

“Treatmentnya berdasarkan atas BOR masih masuk kategori sedang, yaitu dengan BOR rata-rata 76,75% ini sudah mulai agak sedikit melandai dibandingkan beberapa waktu yang lalu yang meningkat,” ungkapnya.

“Ada 2.312 kapasitas tempat tidur yang tersedia, untuk tempat tidur isolasi, yang sudah terpakai 1.787, jadi kira-kira masih ada 600 bed tempat tidur lagi yang bisa dinaikan kapasitasnya untuk mengisi kalau ada pasien yang ingin masuk di tempat isolasi,” tambahnya.

Terkait obat, Dante juga mengungkapkan bahwa stok ketersediaan obat di Bali sudah tercukupi.

“Stok obat-obatan memang beberapa sudah mencukupi, ada beberapa obat anti virus yang stok jumlahnya ini melebihi dari beberapa daerah di provinsi lain termasuk beberapa daerah provinsi di Jawa,” ucapnya.

Untuk mendukung kebijakan isolasi terpusat, Dante berkomitmen akan memberikan bantuan terutama oksigen.

“Isolasi terpusat sudah dilakukan oleh beberapa sentra isolasi terpusat, beberapa isolasi terpusat yang memang nanti membutuhkan prasarana dan sarana terutama oksigen akan kita bantu missalnya dengan menggunakan oksigen concentrator,” pungkasnya.

Sekjen Mendagri Muhammad Hudori menyampaikan laporan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Provinsi Bali sudah cukup baik, namun menurutnya ada beberapa Kabupaten yang harus ditingkatkan lagi penyerapan realisasi anggaran penanganan Covid-19. Hudori menambahkan untuk penanganan dampak Covid-19 juga telah dialokasikan anggaran di bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaringan pengaman sosial.

“Kami mohon kepada provinsi dan juga kabupaten/kota untuk diingatkan kembali soal segera dilakukan percepatan APBD terutama untuk penanganan covid-19,” tegasnya.

Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa data penanganan covid-19 juga perlu untuk diawasi.

“Saya telah meminta kepada teman-teman di Kejaksaan agar melakukan pengawasan terhadap data penanganan Covid-19 sehingga menghasilkan data yang akurat tidak terjadi upaya manipulasi data untuk menurunkan level PPKM,” ungkapnya.

Menkop UKM Teten Masduki juga melaporkan bahwa realisasi BPUM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali sudah cukup bagus.

“Program penyerapan BPUM di Bali cukup bagus saat ini sudah 239.469 penerima, 3 juta berikutnya baru kita akan mulai lagi kemungkinan sampai akhir bulan Agustus ini akan bisa tersalur sekitar 2-3 jutalah,” jelasnya.

“Lalu untuk KUR juga sudah cukup bagus, sampai tgl 28 Juli sudah 9,93 Trilyun yang tersalur di Bali,” ungkapnya.

Kemudian, Teten menyarankan kepada Gubernur Provinsi Bali untuk memperkuat permodalan pelaku UMKM dengan memberikan subsidi KUR dan koperasi.

 “Di beberapa daerah melakukan subsidi untuk KUR mikro sehingga KUR yang diterima UMKM bisa 0%, jadi saat ini kan KUR sampai bulan desember 3%, nah ini beberapa daerah di Indonesia sudah melakukannya,” urainya.

“Bisa juga disalurkan untuk subsidi non KUR seperti misalnya pinjaman koperasi, mereka telah mensubsidi pinjaman UMKM ke koperasi sehingga pinjaman koperasi bisa setengah persen, nah ini kira sangat bagus,” imbuhnya.

Koordinator Tim Pakar BNPB Wiku Adisasmito yang mewakili Kepala BNPB melaporkan bahwa untuk tempat isolasi terpusat di Provinsi Bali sudah disediakan di Wisma Werdhapura dan Wisma Bima I.

“Tempat isolasi terpusat sudah ada total ada 259 kapasitas tempat tidur untuk isolasinya, dan nanti memang diperlukan kita bisa melakukan penambahan,” jelasnya.

Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam rapat ini diantaranya pelaksanaan PPKM Level 4 di Provinsi Bali, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, pelaksanaan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment).

Selain Gubernur Bali, tampak hadir secara virtual dalam rapat koordinasi ini, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, para Bupati/Walikota se-Bali, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Bali. 

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso, Koordinator Tim Pakar BNPB Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi, dan Bambang Widiyanto. (NAR-BPMI)