nusakini.com-Jakarta- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan agenda utama Presidensi G20 Indonesia sebagaimana arahan Presiden RI berfokus pada 3 bidang yaitu kesehatan yang inklusif, transformasi digital, dan transisi energi. Selain mewujudkan vaksinasi yang merata, Presidensi G20 Indonesia diharapkan sukses dalam mempercepat digitalisasi dan mengarahkan koordinasi kebijakan global terkait pembiayaan perubahan iklim.

“Keketuaan Indonesia ini akan menjadi ajang bagi Indonesia menunjukkan perannya dalam memimpin forum global untuk mengatasi berbagai tantangan dan isu di tingkat dunia. Indonesia bertekad untuk mengatasi tantangan global yang masih akan muncul dan mencari solusi terbaik, memastikan bahwa semua negara dapat pulih bersama serta mendorong reformasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif pasca pandemi. Oleh karena itu, Presidensi G20 Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger,” kata Menkeu dalam rilisnya, Kamis (09/12).

Presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan (finance track) secara resmi dimulai pada Kamis (09/12) dengan diawali pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) pertama yang berlangsung pada 9-10 Desember 2021. Dalam menjaga keberlanjutan dan memperkuat kolaborasi global, pertemuan FCBD tersebut melibatkan kehadiran menteri keuangan troika yaitu Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Italia Daniele Franco, dan Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman, secara hybrid pada High Level Discussion yang membahas berbagai agenda prioritas dalam menghadapi tantangan perekonomian.

Kemenkeu dan Bank Indonesia akan mendorong pembahasan enam agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global, upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan, penguatan sistem pembayaran di era digital, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance), peningkatan sistem keuangan yang inklusif, serta agenda perpajakan internasional.

Presidensi G20 Indonesia juga akan melanjutkan beberapa legacy issues antara lain mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global, penguatan Global Financial Safety Net (GFSN), meningkatkan Arus Modal, melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives), meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan.

• Inggris: Rusia Tak Punya Hak Moral untuk Hadir di G20
• Forum KTT W20: Menko Airlangga Serukan Recover Together and Recover Equally serta Sampaikan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan

Isu lainnya yang juga akan dibahas yakni memperkuat pengelolaan dan transparansi utang, mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank Pembangunan Multilateral (MDBs), memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi, serta melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika.

Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang.(rls)