nusakini.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono melarang keras pihak sekolah yang menarik pungutan secara paksa terhadap para anak didiknya.



Terlebih, selama ini seluruh biaya operasional sekolah dan siswa sudah ditanggung pemerintah.



• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Pihak sekolah itu tidak boleh keluarkan peraturan yang menekan atau memaksa pungutan kepada siswanya," katanya

Pria yang akrab disapa Soni ini juga mengingatkan pihak sekolah tidak boleh mengekang kegiatan siswa melalui sumbangan bersifat memaksa. Permintaan sumbangan dibolehkan namun dengan catatan harus lewat komite sekolah.



"Sumbangan itu boleh, tapi yang utama tidak ada paksaan. Kalau berdasarkan keikhlasan masing-masing boleh. Karena itu juga aturan agama," ujarnya.



Soni menuturkan, keberadaan komite sekolah sejatinya untuk menunjang kegiatan di sekolah. Sehingga kreativitas anak didik di sekolah tidak terganggu.



"Memang ada kebutuhan lain, yang tidak tertampung dalam dana BOS.
Jadi saat mau studi banding atau kegiatan lain tidak ada anggaran. Di situ lah peran komite," tandasnya.

(pr/kj/al)