Petinggi Polri dan MIND ID Sidak Proyek Vale di Pomalaa, Pastikan Keamanan Logistik PSN
By Admin
Dok. PT Vale Indonesia
nusakini.com, Kolaka — Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, memastikan keberlanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Pomalaa yang digarap oleh PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) berjalan tanpa hambatan. Penegasan ini disampaikan langsung dalam kunjungan kerja jajaran petinggi MIND ID ke lokasi proyek di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, pada Selasa (4/8/2026).
Komisaris MIND ID yang juga menjabat Asisten Utama Operasi Kapolri, Komjen Pol. Mohammad Fadil Imran, bersama Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, turun langsung meninjau kawasan Indonesia Growth Project (IGP) Pomalaa. Mereka didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, termasuk Kapolda Sulawesi Tenggara dan Pangdam Hasanuddin.
Menurut Komjen Pol. Fadil Imran, peninjauan ini bertujuan untuk merespons dan mencari solusi atas sejumlah dinamika sosial yang sempat muncul di sekitar wilayah industri. Ia menekankan bahwa seluruh potensi gesekan akan diselesaikan lewat jalur musyawarah tanpa mengabaikan hak warga setempat.
"Harapannya, semua persoalan bisa diselesaikan dengan sinergi tanpa meninggalkan masyarakat. Jadi kita ingin kawasan industri ini maju, masyarakatnya maju, alamnya lestari," ujar Fadil dalam keterangannya di lokasi proyek, Selasa (4/8/2026).
Proyek kolaborasi antara PT Vale dan mitra globalnya melalui bendera PT Kolaka Nickel Indonesia (KNI) ini tengah membangun fasilitas High Pressure Acid Leach (HPAL). Fasilitas tersebut dirancang mampu memproduksi 120.000 ton nikel dan 15.000 ton kobalt per tahun dalam bentuk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP).
Di tempat yang sama, Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer PT Vale, Budiawansyah, menyatakan bahwa pihaknya berupaya mematuhi seluruh regulasi yang ada. Pembangunan fisik, menurutnya, harus berjalan seimbang dengan tata kelola lingkungan dan penghormatan terhadap masyarakat adat serta warga lokal.
Sinergi lintas instansi ini dinilai krusial untuk mencegah potensi gangguan logistik maupun operasional. Dengan kepastian hukum dan keamanan dari aparat penegak hukum, investasi hilirisasi yang menjadi ujung tombak rantai pasok baterai kendaraan listrik global ini diyakini dapat tuntas sesuai target. (*)