Pesan Mendagri kepada Seorang Warga Papua yang Kesulitan Tanda Tangan e-KTP
By Admin
nusakini.com--Ratusan masyarakat memadati sebuah sudut parkiran kantor bupati Merauke, Papua, Senin (16/4). Warga tersebut tengah menunggu antrean untuk merekam Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Sekitar pukul 09.00 WIT, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tiba di kantor bupati Merauke. Tjahjo sempat menyalami beberapa petugas pelayanan e-KTP.
Selang berapa lama, Tjahjo dengan didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) I Gede Suratha dan Sekretaris Daerah Merauke Daniel P masuk ke salah satu ruangan. Di ruang itu, ada dua warga yang sedang direkam datanya.
Tim dari Ditjen Dukcapil mengambil foto, lalu merekam iris mata warga itu. Selanjutnya, seorang warga tampak kesulitan, ketika hendak melakukan tanda tangan pada alat yang disediakan.
Ternyata, warga itu belum mempunyai tanda tangan. Akhirnya, kurang lebih 2 menit, tanda tangan dibubuhkan. "Belum bisa tanda tangan. Baru belajar. Yang mudah saja, nama saja tulis," pesan Tjahjo kepada warga tersebut.
Tjahjo sempat duduk di sebelah petugas perekaman, mengecek komputer untuk memasukkan data e-KTP. "Masalah jaringan. Disini saja telkomsel kadang nyala, kadang tidak. Kalau sepanjang itu ada gangguan-gangguan mohon dimaafkan, kalau bisa lebih dari satu jam," ujar Tjahjo kepada wartawan.
Sebelum meninggalkan lokasi, Tjahjo menyalami ratusan warga di luar. "Alatnya enggak banyak, jadi agak lama dikit," ucap Tjahjo kepada seorang ibu.
Tjahjo yang juga kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menginstuksikan pemerintah daerah menyiapkan peralatan e-KTP sampai tingkat kecamatan. Sebab, masih terdapat banyak kecamatan yang belum memiliki peralatan.
"Saya kira untuk perekaman, di Merauke tertinggi di Papua. Sudah di atas 76 persen. Kalau masih ada yang lama, karena mungkin datanya enggak cocok atau pindah rumah, kadang-kadang tidak lapor," kata Tjahjo.
Sementara itu, pelayanan e-KTP yang sudah 76 persen sepatutnya diapresiasi. "Ini momentum baik, Merauke bisa, masak yang lain tak bisa," tegas I Gede Suratha.
Menurutnya, kendala pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) diantaranya yaitu sarana prasarana dan peralatan serta topografi wilayah Papua. Selain itu, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memahami perekaman e-KTP.(p/ab)