nusakini.com--Kementerian Perindustrian memandang perlu adanya sinkronisasi roadmap (peta jalan) antara sektor hulu dengan industri hilir. Hal ini untuk memperkuat sinergitas arah pengembangan industri nasional yang lebih jelas terkait strategi dan target ke depannya. 

Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menerima Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda serta Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Sugiono bersama jajaran pengurus kedua asosiasi tersebut di Kemenperin, Jakarta, Kamis (8/9). 

“Masing-masing kan sudah punya roadmap-nya, baik yang di hutan sebagai hulunya maupun industri sebagai hilirnya. Untuk itu, perlu disinkronkan. Kalau perlu jadi satu sehingga bisa lebih komprehensif,” tegasnya. 

Menperin mengharapkan, upaya tersebut akan menyelesaikan permasalahan saat ini, misalnya yang mencakup ketersediaan bahan baku di hulu dengan kebutuhan industri penggunanya seperti industri pulp dan kertas serta industri furniture. 

 “Dari pihak hulu, mereka meminta untuk memperluas izin pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan pengembangan infrastruktur untuk mendorong konektivitas. Sedangkan, pihak hilir mengatakan kendala saat ini adalah kurangnya pasokan bahan baku,” paparnya. 

Berdasarkan laporan APHI, permasalahan pembangunan hutan produksi disebabkan seperti adanya kesenjangan harga kayu bulat domestik dengan internasional dan biaya produksi tinggi. “Strategi yang perlu dilakukan, di antaranya pengembangan pola klaster hulu dan hilir dalam kesatuan landscape pengelolaan hutan,” ujar Sugiono. 

Strategi lainnya, lanjut Sugiono, yakni peningkatan produktivitas, optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi, dan penguatan kemitraan perusahaan dengan masyarakat. “Kami mengharapkan juga perlu kebijakan pendukung pemerintah untuk investasi pada pembangunan hutan produksi serta penyediaan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan pelabuhan yang memadai,” paparnya. 

  Sementara itu, Misbahul Huda mengatakan, industri pulp dan kertas di Indonesia tengah mengalami kendala, tak hanya soal kondisi ekonomi domestik dan global yang melanda, melainkan juga kesulitan mendapatkan bahan baku. "Saat ini produksi industri pulp masih belum terlalu banyak, yakni 6,4 juta ton per tahun dan 10,4 juta ton per tahun untuk kertas. Jika dibandingkan permintaan pasar, angka itu masih sangat sedikit," ujarnya. 

  Misbahul juga mengungkapkan bahwa saat ini kondisi industri kertas terbilang lesu, bahkan banyak diantaranya yang gulung tikar karena tidak mampu bertahan akibat tidak memproduksi. "Industri kertas saat ini cukup tertekan, yang masih tumbuh adalah industri kertas dan pulp untuk produk tisu dan kardus, makanya kita minta pemerintah memperhatikan hal ini,” tuturnya. 

Kemenperin mencatat, jumlah industri pulp dan kertas sebanyak 84 perusahaan. Sementara itu, ekspor pulp serat pendek mencapai 3,7 juta ton dan konsumsi dalam negeri untuk pulp sebesar 2,7 juta ton. Sedangkan, ekspor kertas mencapai 4,26 juta ton dan konsumsi dalam negeri untuk kertas sebesar 7,14 juta ton. 

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto berharap, peta jalan tersebut perlu segera diselesaikan dalam waktu satu hingga dua bulan ke depan agar dapat lebih cepat ditindaklanjuti. "Roadmap ini akan menyelesaikan banyak hal. Termasuk perencanaan dan target-target ke depan seperti peningkatan ekspor, isu lingkungan, hingga kondisi ketersediaan bahan baku dan energi,” paparnya. 

Misalnya, sebut Panggah, target dalam jangka menengah adalah meningkatkan ekspor furniture sebesar USD 5 miliar per tahun, yang saat ini baru mencapai USD 2 miliar per tahun. “Untuk mencapai target itu, pemerintah mengusulkan untuk membuat roadmap antara hulu dan hilir,” ujarnya. (p/ab)