Perkuat Ekosistem Keuangan Syariah di Indonesia, Konversi BPD ke Bank Syariah Harus Dipercepat

By Admin


nusakini.com - Jakarta,  – Komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia telah ditunjukkan melalui aksi-aksi nyata. Beberapa diantaranya adalah dengan membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah melalui Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 dan penggabungan 3 bank syariah di bawah naungan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI). Dalam skala mikro, dengan melihat potensi yang besar di daerah, pemerintah juga mendorong pengonversian Bank Pembangunan Daerah (BPD) menjadi bank syariah. Oleh karena itu, untuk semakin memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia, konversi BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Bank Nagari, menjadi bank syariah harus dipercepat.

“Saya kira tepat sekali. Oleh karena itu, saya harapkan bisa segera terwujud konversi ini,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (23/6/2021).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa di sisi lain, syariah awareness atau kesadaran untuk bertransaksi secara syariah yang mulai tinggi di masyarakat Indonesia juga menjadi pendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang ada. Untuk itu, ia memandang saat ini merupakan momentum yang baik untuk bertumbuhnya bank syariah di Indonesia.

“Menurut saya, sekarang ini momentumnya tepat. Sebab kalau menurut survei itu sekarang komunitas hijrah ini kan sudah besar sekali, bahkan di kalangan pemuda, milenial,” ungkap Wapres.

Terkait kekhawatiran akan keberlangsungan bank syariah yang masih ditemui di beberapa kalangan masyarakat, Wapres pun menjelaskan, bahwa di dalam Al-Qur’an, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan rezeki yang luas bagi umatnya yang berhijrah. Selain itu, Wapres juga menekankan mengenai falsafah yang ada di Sumatera Barat “Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah” yang berarti adat bersendi syariat dan syariat bersendi kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ia menilai bahwa kekhawatiran yang ada seyogyanya dapat diperkecil. 

“Karena itu saya pikir kekhawatiran itu barangkali tidak boleh. Disamping itu kita juga berjalan [proses konversi], kalau di Sumatera Barat sesuai dengan 3 tungkunya itu, sesuai falsafahnya. Milenial banyak menjadi komunitas hijrah. Apalagi kalau kita lihat Al-Qur’an, itu tidak boleh pesimis lagi,” tutur Wapres memberikan arahan.

Menutup arahannya Wapres berpesan, agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mengintensifkan koordinasi dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan agar proses konversi Bank Nagari menjadi bank syariah dapat berjalan dengan baik. Ia juga berpesan agar nantinya Bank Nagari dapat terus menjaga mutu layanannya sehingga kepercayaan para nasabah untuk bertransaksi sayariah dapat terus meningkat.

“Yang penting kita menjaga. Menjaga mutu, menjaga layanan. Tidak hanya sesuai syariah, tapi juga menguntungkan bagi para deposan,” pesan Wapres.

“Saya pesan saja nanti supaya betul-betuk pengelolaannya supaya bisa memberikan layanan yang juga baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumatera Barat melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pengonversian Bank Nagari menjadi bank syariah. Ia juga menyampaikan proses pengembangan layanan perbankan syariah yang nantinya akan diberikan oleh Bank Nagari.

“Diamping juga dengan produk-produk syairah yang mana diconvert (dialihkan), itu kita memang mencoba untuk mensejalankan. Sehingga memang pilihan-pilihan di syariah nantinya tidak kalah layaknya dan juga peluangnya dibandingkan dengan yang konvensional,” urai Mahyeldi.

Hadir mendampingi Gubernur Sumatera Barat dalam audiensi ini diantaranya Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumatera Barat dan perwakilan Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Barat.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, dan para Staf Khusus Wapres diantaranya Bambang Widianto, Masykuri Abdillah (Masduki Baidlowi - Jubir Wapres RI-)