• Kayu Ilegal dari Suaka Margasatwa Kerumutan Digerebek Polisi, Dua Sopir Diciduk Dini Hari
• Adhan Dambea: Pengguna Narkoba Tak Layak Dipenjara
• Belasan Polisi Dipecat! Kapolda Riau Tegas: “Malu ke Keluarga dan Masyarakat”
• Trump vs Rakyat Minnesota: Satu Tewas Ditembak, Negara Dituding Kehilangan Nurani
• Survei Nasional: Publik Khawatir Polri Dipolitisasi Jika Masuk Kementerian

nusakini.com, Jakarta — Pimpinan Pusat Perisai Syarikat Islam (PP PERISAI SI) menyatakan sikap tegas mendukung Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden RI. Sikap ini dinilai penting demi menjaga netralitas Polri dari tarik-menarik kepentingan politik praktis.

Ketua Umum PP PERISAI SI, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan struktur Polri di bawah Presiden merupakan amanat konstitusi yang paling ideal.

“Polri harus berdiri netral. Garis komando langsung ke Presiden adalah benteng agar institusi kepolisian tidak terseret kepentingan politik jangka pendek,” kata Adhitya, Sabtu (31/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan merespons Rapat Kerja Kapolri dengan Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026), di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan efektivitas Polri dengan sistem komando langsung ke Presiden.

Menurut Adhitya, perubahan struktur justru berpotensi menjadikan Polri berada di bawah tekanan politik kementerian tertentu.

“Kalau Polri ditarik ke bawah kementerian, netralitasnya bisa terganggu. Ini berbahaya bagi stabilitas keamanan nasional,” tegasnya.

Sekjen PP PERISAI SI, Muhammad Nur, menambahkan bahwa sikap tersebut merupakan keputusan resmi organisasi yang wajib dikawal seluruh kader.

“Ini sikap instruktif. Polri yang mandiri di bawah Presiden adalah syarat mutlak penegakan hukum yang adil dan transparan,” ujarnya.

Terkait pernyataan Kapolri yang memilih “lebih baik jadi petani daripada menteri”, PERISAI SI menilai itu sebagai sikap berintegritas.

“Itu simbol keberanian moral. Lebih memilih pengabdian daripada jabatan politik,” kata Adhitya.