nusakini.com - Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan KTP Eletronik (E-KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada penyandang disabilitas. Mereka yang menerima ada yang langsung mengekspresikan dengan sujud syukur.

Penyerahan tersebut dilakukan kegiatan Pencanangan Gerakan Bersama Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Penyandang Disabilitas Melalui Pendataan, Perekaman dan Penerbitan Dokumen Kependudukan (Biodata, KTP-el, KIA dan Akte Kelahiran) se-Sulawesi yang juga dihadiri Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Prof. Dr. Zudan Arief Fakhrullah di Baruga Karaeng Pattingaloang, Jumat, 29 Juli 2022. 

Pada kegiatan ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Sulsel menghadirkan layanan pendataan, perekaman, penerbitan dokumen langsung bagi para penyandang disabilitas. Andi Sudirman menyempatkan diri berinteraksi langsung. 

“Ini sudah melakukan perekaman data dek? Ini senang ngak nanti punya kartu tanda penduduk, selamat ya!” Kata Andi Sudirman.

• Tiga Gubernur Sulawesi Tolak Perpanjangan IUP PT. Vale
• Diskominfo-SP Sulsel Raih Penghargaan Dari Inspektorat Sulsel
• Capai 8,38 Persen di Triwulan II 2022, Pertumbuhan Ekonomi Sulsel Tertinggi Sejak 2018
• Andi Sudirman Instruksikan PUTR Inventarisir Jalan Rusak di Simbuang-Mappak Ditangani 2023
• Rumah Panggung Beserta 24 Karung Padi Terbakar, Gubernur Andi Sudirman Salurkan Bantuan

“Senang pak, umur saya 19 dan mau punya KTP,” kata Ayu SMA Negeri 1 Makassar.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sulsel, Sukarniaty Kondolele menyebutkan, jumlah penyandang disabilitas yang saat ini tersinkronisasi di Sulsel 32.443 jiwa. Dan SLB sebanyak 90 dengan jumlah siswa 4.109 orang.

“Kita berusaha memenuhi hak dari penyandang disabilitas dalam pelayanan dokumen kependudukan. Sehingga dapat menerima pelayanan publik, perlindungan hukum dan menyalurkan hak pilihnya,” sebut Sukarniaty.

Pada cara tersebut, Staf Khusus Presiden RI, Angkie Yudistia, menyampaikan, Sulsel daerah 10 besar dengan populasi penyandang disablitas terbesar di seluruh Indonesia. 

Pemerintah Pusat memastikan inovasi dan transformasi program yang menjamin inklusivitas disablitas dapat terwujud dan bisa berjalan dan disiapkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu, maka pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas dilakukan. Serta pentingnya ragam pendataan kaum difabel.

Ia minta penyandang disabilitas tidak malu mencantumkan ragam disabilitas di biodatanya. Karena ini akan membantu pemerintah dalam mewujudkan program jangka panjang.

“Saya penyandang disablitas, saya menggunakan alat bantu (pendengaran) karena saya disabilitas,” sebutnya. (*)