nusakini.com--Pendidikan penting bagi sebuah bangsa, karena itu yang jadi dasar pembangunan. Pendidikan, adalah syarat mutlak kemajuan sebuah bangsa. Pemerintah di era Jokowi sendiri meletakan pendidikan sebagai salah satu visi misi terpenting dalam Nawacita. Bentuk konkritnya, wajib belajar 12 tahun. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu saat memberi kata sambutan di acara pembukaan Konferensi Kerja Nasional Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Batam, Jumat (2/2). Memajukan pendidikan, kata Tjahjo, tentu tak biasa mengabaikan kualitas tenaga pendidik. Pemerintahan menaruh perhatian besar dalam meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. 

"Karena ini merupakan faktor penentu peningkatan kualitas pendidikan," kata Tjahjo. 

Apalagi kata dia,UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kata Tjahjo, sangat jelas menyatakan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Saat ini, jumlah guru di Indonesia diatas 3 juta orang guru. Kedisiplinan guru diperlukan dalam meningkatkan tujuan sekolah. Tjahjo juga memandang organisasi guru, terutama PGRI, perannya sangat strategis. 

• Implementasi SAKIP untuk Kepentingan Masyarakat
• Tren Kinerja Ekspor Meningkat, Kementan Apresiasi Batam
• Pemerintah Kaji Rencana Pembangunan Jembatan Batam – Bintan
• Jaga Momentum Investasi, Menko Perekonomian Lantik Edy Putra Irawadi Jadi Kepala BP Batam
• Kemenko Perekonomian: BP Batam Tidak Dibubarkan, Kepala Dirangkap Walikota Batam

"PGRI penting dalam meningkatkan kualitas guru. PGRI memiliki beberapa kewenangan antara lain menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum, memberikan perlindungan profesi, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi, dan memajukan pendidikan nasional," katanya. 

Selain itu juga kata Tjahjo, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur pembagian kewenangan dalam manajemen pendidikan. Misalnya, pendidikan dasar, PAUD dan non formal merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara pendidikan menengah dan khusus kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan pendidikan tinggi kewenangan pemerintah pusat. 

Dalam kesempatan itu juga, Mendagri berpesan agar pengurus PGRI memahami manajemen pengelolaan pendidikan. Tjahjo juga minta PGRI lebih meningkatkan koordinasi dengan pemerintah. Kepada para guru Tjahjo juga berpesan, agar guru memerankan dirinya menjadi aktor dengan berbagai peran sekaligus. 

" Guru harus berperan sebagai desainer, implementator, dan evaluator kegiatan pembelajaran," katanya. 

Pemerintah sendiri lanjut Tjahjo, terus berupaya meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Indonesia. Berbagai langkah telah dilakukan mendukung kemajuan dunia pendidikan di Tanah Air, salah satunya lewat politik anggaran melalui peningkatan alokasi Dana Pendidikan dalam APBN sejak 2013 sebesar 20% dari total APBN. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan anggaran dengan ditambahnya program Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan BOS. 

"Langkah lainnya adalah menggalakkan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, melakukan perubahan kurikulum, meningkatkan kualitas guru dan meningkatkan tunjangan profesi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik," kata Tjahjo.(p/ab)