Foto: Dokumentasi Humas Kominfo  

nusakini.com - Salah satu fokus Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (SDM), sesuai dengan tugas dan fungsi adalah mengenai pengembangan kapasitas SDM, termasuk diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk memiliki Kompetensi Teknis di Bidang TIK dalam menunjang pengembangan e-Government baik dari level operasional, tactical, maupun strategical .

“ASN di Indonesia pada saat ini berjumlah4,3 juta orang. Bila ditambah unsure TNI dan Kepolisian, jumlah tersebut mencapai 5,5 juta orang. Dari jumlah tersebut, belum seluruhnya memiliki kompetensi”, kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Balitbang SDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika Basuki Yusuf Iskandar saat memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Laporan Akhir (Final Report) IT Capacity Building Training On Government Officials, di Balai Kartini Jakarta, (21/02/2017).

• KOMINFO: Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar
• Ini Jadwal Kerja ASN Selama Bulan Puasa
• Oknum Mantan ASN Dukcapil Makassar Diduga Palsukan Dokumen KTP, Sekarang Menjabat Seklur
• XL Axiata Gunakan Green BTS Secara Massal
• Kerja Sama XL Axiata – PAMA Sediakan Jaringan Hybrid LTE di Area Tambang

Basuki juga mengatakan bahwa e-Government merupakan bentuk pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung aktivitas-aktivitas pemerintahan yang ditetapkan sebagai salah satu aspek utama dalam Reformasi Birokrasi, penerapannya memerlukan komitmen yang kuat, pengetahuan luas tentang teknologi informasi, dan juga didukung oleh integritas yang baik di antara pembuat kebijakan dan pelaksanaannya.

Terkait dengan hal tersebut, maka telah dilakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM ASN di Bidang TIK, yang diwujudkan melalui kesepakatan dalam bentuk Record of Discussion (RoD) “IT Capacity Building for Central and Local Government” antara Kemkominfo, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Korea International Cooperation Agency (KOICA). “Kesepakatan diimplementasikan dengan menyelenggarakan Diklat Teknis Bidang TIK (Local Training) sebanyak 50 Diklat delama tahun 2015 dan 2016. Dalam kegiatan tersebut telah dilatih sebanyak 1455 aparatur pemerintah dari Indonesia dan 30 aparatur pemerintah dari Timor Leste”, jelas Basuki.

Pada kesempatan yang sama kepala BPPTIK Cikarang Kemkominfo, Nusirwan mengatakan, Balitbang SDM Kominfo melalui BPPTIK juga menyediakan layanan Diklat Teknis bidang TIK untuk seluruh ASN pemerintah pusat maupun daerah. “Hal ini ditandai dengan ditetapkannya PP Nomor 80 tahun 2015 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta dengan ditetapkannya surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 489/K.1/PDP. 10.4 tahun 2015 tentang Penetapan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kemkominfo sebagai Instansi Pengakreditasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis”.

Sementara Oh Gi Youn, Country Direktor of KOICA Indonesia Office sangat bersemangat ingin melanjutkan kerjasama ini, “program ini cukup berhasil sehingga kami ingin melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia, walaupun harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk Timur Leste”, tegasnya. (p/mk)