nusakini.com-Jakarta-Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta mencatat, dalam periode 1 Januari hingga 8 Juli 2020 penerimaan dari 13 jenis pajak telah mencapai Rp 11,88 triliun. Realisasi tersebut telah mencapai 23,69 persen dari total penetapan target penerimaan di tahun 2020 sebesar Rp 50,17 triliun.

Kepala Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Yuspin merinci, untuk Pajak Kendaraan Bermotor mencapai Rp 3,7 triliun; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp 2,02 triliun; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rp 1,35 triliun; Pajak Restoran Rp 1,14 triliun; serta Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 1,11 triliun.

Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp 516,89 miliar; Pajak Hotel Rp 488,36 miliar; Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Rp 401,85 miliar; Pajak reklame Rp 386,81 miliar; Pajak Rokok Rp 307,18 miliar; Pajak Hiburan Rp 204,38 miliar; Pajak Parkir Rp 192,36 miliar; dan Pajak Air Tanah Rp 39,32 miliar. 

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Pajak Kendaraan Bermotor sejauh ini memang menjadi yang terbesar menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak," ujarnya, Kamis (9/7). 

Yuspin menjelaskan, berbagai upaya optimalisasi guna mencapai target penerimaan pendapatan daerah yang telah diterapkan di antaranya, penerapan sistem online pembayaran dan pelaporan pajak, membuka layanan gerai untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor di pusat perbelanjaan dan kantor pelayanan, serta pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 kepada wajib pajak perorangan maupun badan usaha 

"Kami terus berupaya mengoptimalkan penerimaan dari 13 jenis pajak daerah. Sebab, pajak ini juga sangat penting untuk membiayai penanganan COVID-19 di Ibukota," terangnya. 

Ia meminta wajib pajak (WP) perorangan maupun badan usaha untuk menunaikan pajak daerah sebelum jatuh tempo yang ditetapkan. 

"Kami berharap seluruh WP taat pajak dan dapat menunaikan kewajibannya sebelum tanggal jatuh tempo yang ditetapkan," tandasnya.(p/ab)