nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus mendukung dan mengembangkan kebijakan pembiayaan yang kreatif dan inovatif pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan melalui penguatan peran BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Sovereign Wealth Fund (SWF), dan Special Mission Vehicle (SMV), serta mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang lebih masif.

“Kita telah memiliki SWF INA (Indonesia Investment Authority), kita punya SMV yang telah membangun berbagai blended finance, seperti SDG Indonesia One dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur). Ini adalah bertujuan untuk terus menciptakan peluang bagi masuknya modal-modal secara produktif dan di sisi lain mengurangi risiko pembiayaan, terutama yang berasal dari utang,” kata Menkeu secara daring dalam Investor Gathering 2021, Senin (13/12).

Pemerintah juga telah melakukan optimalisasi sumber pembiayaan non utang melalui Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), serta pemanfaatan pinjaman program dari lembaga multilateral dan bilateral berbasis penanganan Covid-19 dengan bunga ringan. Selain itu, koordinasi dan kerja sama juga terus dilakukan antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I sampai dengan III.

“Ini juga merupakan bagian strategi kami bersama Bank Indonesia untuk memberikan guidance kepada market, kepada stakeholder mengenai bagaimana otoritas fiskal dan moneter bekerja sama, bahu membahu, namun saling memberikan peranan yang independen dan juga tekanan kepada kredibilitas masing-masing otoritas,” ujar Menkeu.

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan selain dengan BI, kerja sama juga dilakukan pemerintah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), juga dengan self-regulatory organization, seperti Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan investor-investor dalam public private partnership.

“Tujuannya agar kami bisa bersama-sama menciptakan sinergi yang positif, sinergi yang efektif untuk mengawal pemulihan ekonomi Indonesia yang tetap akan diadakan pada potensi dinamika global yang tidak selalu mudah. Capaian yang sudah kita capai akan menjadi fondasi yang kuat bagi kita untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional. Kita ciptakan kembali kesempatan kerja. Kita turunkan kembali kembali kemiskinan yang sempat meningkat, kita perbaiki kehidupan masyarakat, kita bangun produktivitas dan competitiveness,” kata Menkeu.(rls)