nusakini.com--,Sejak 2015, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk membangun infrastruktur. Demikian disampaikan Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara pada Seminar berjudul "1st Annual Islamic Finance Conference/Forum on Sukuk for Infrastructure Development” di Jakarta Convention Center pada Selasa (17/5). 

Pertama, pemerintah telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk belanja modal di sektor BUMN. "Jika pemerintah mengalokasikan anggaran ke K/L sebesar Rp1 juta, uang itu akan menjadi proyek seharga Rp1 juta. Tetapi jika diberikan ke BUMN, kita berharap uang Rp1 juta menjadi Rp3 juta atau Rp4 juta," jelas Suahasil. 

Upaya kedua adalah dengan mengajak swasta untuk membangun infrastruktur, baik melalui skema Public-Private Partnership (PPP/Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau murni swasta. "Untuk swasta, yang akan membangun infrastruktur, pemerintah akan berikan fiskal insentif," katanya. Upaya ketiga adalah pembiayaan melalui sukuk atau penebitan sukuk negara. 

Sebagai informasi, Suahasil menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp5.000 triliun untuk membangun infrastruktur, sementara APBN hanya dapat membiayai sekitar 45 persen dari angka total tersebut. (p/ab)