nusakini.com--Pertemuan antara Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (9/12) petang, telah membahas keprihatinan mengenai menurunnya kualitas penghormatan kepada orang lain. 

Khususnya kepada mereka yang berbeda, baik berbeda terkait soal agama, aliran kepercayaan atau aliran mazhab agama, perbedaan suku, perbedaan ras. 

“ Ini memprihatinkan kita. Intoleransi itu rupanya juga menjalar menjadi sebab muncul kekerasan yang melanggar hak kebebasan orang untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, berkesenian, berkebudayaan, dan juga kebebasan akademis,” kata Ketua Komnas HAM, M. Imdadun Rahmat, kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Jokowi. 

• Kasus Tewasnya Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Tim Labfor Polri
• Komnas HAM Tidak Akan Penuhi Permintaan Rizieq Shihab
• Cegah Masalah Keagamaan, Kemenag Siap Sinergi dengan Komnas HAM
• Terima Komnas HAM, Presiden Jokowi: Ada Keluhan Terkait Kebebasan Beragama
• Komnas HAM: Keluarga Berhak Tahu Penyebab Kematian Siyono

Menurut Ketua Komnas HAM itu, kelompok intoleran saat ini sudah berani memasuki kampus, juga menyebabkan intoleransi ini secara beragama dan berkeyakinan di Indonesia mengalami penurunan drastis. “Pemerintah menyampaikan komitmennya untuk lebih tegas di dalam merespons pelanggaran-pelanggaran hukum terkait kekerasan atas nama agama,” ujarnya. 

Menyikapi hal itu, menurut Imdadun, akan dibentuk tim khusus semacam task forceuntuk meng-handle penyebaran-penyebaran ideologi keras, radikal, fundamentalis, dan virus-virus kekerasan. “Akan ada upaya yang sistematis untuk membendung itu,” tegasnya.

Staf Khusus Presiden Johan Budi SP menambahkan, bahwa task force dimaksud anggotanya tidak lagi pemerintah tapi tokoh-tokoh luar pemerintah. “Anggotanya, belajar dari pengalaman tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah tapi oleh tokoh-tokoh di luar pemerintah,” terangnya.

Johan menjelaskan, pembentukan task force ini dimaksudkan mengembalikan kembali pemahaman terhadap Pancasila. 

Sementara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menjelaskan, task force atau unit khusus itu juga melibatkan kelompok-kelompok sipil, tidak hanya pemerintah. Ia menegaskan, pembentukan task force ini dimaksudkan dalam rangka penguatan nasionalisme dan kebangsaan.(p/ab)