Pemerintah dan Pengusaha Pacu Kompetensi SDM Industri

By Admin

nusakini.com--Pemerintah bersama dunia usaha berkomitmen untuk memacu kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar lebih produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan industri. Hal ini akan membawa dampak luas pada penciptaan lapangan kerja dan berkontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

“Untuk itu, Kementerian Perindustrian memberikan perhatian lebih dalam pengembangan kompetensi SDM, di antaranya melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, pemagangan, serta pemberian sertifikasi, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi dan produktivitas di sektor industri nasional,” kata Menteri Perindustrian Airlangga.

Menperin menyampaikan, upaya tersebut merupakan arahan Presiden Jokowi agar mampu mendongkrak daya saing Indonesia di era persaingan global yang semakin ketat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Apalagi, potensi SDM lokal cukup besar dengan 60 persen dari penduduk Indonesia adalah usia produktif. 

“Kami juga mengharapkan, selain ada yang diterima bekerja di industri, lulusan pemagangan ini bisa menjadi wirausaha muda,” ujar Airlangga. Pasalnya, Indonesia masih membutuhkan jutaan wirausaha baru agar dapat memenangi persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

Oleh karena itu, Menperin meminta peran aktif dari pelaku industri untuk terlibat dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi. “Kegiatan ini bisa melalui corporate social responsibility dan kami juga telah mengusulkan para expert industri yang memasuki usia pensiun agar memberikan pelatihan di Sekolah Menengah Kejuruan,” tuturnya. 

Sebanyak 2.648 perusahaan telah berkomitmen menerima peserta magang yang berasal dari kawasan industri di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perusahaan tersebut, antara lain bergerak di sektor manufaktur (1.776 perusahaan), 200 perusahaan di sektor pariwisata, 12 perusahaan di sektor perbankan, 411 perusahaan di sektor kelautan dan perikanan, 30 perusahaan teknologi informasi dan komunikasi, serta 219 perusahaan sektor ritel. (p/ab)