nusakini.com--Pemerintah berkomitmen kuat untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mengurangi ketimpangan atau disparitas antara kawasan Barat Indonesia (KBI) dan kawasan Timur Indonesia (KTI), salah satunya di Pulau Papua. 

Melalui pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementrian PUPR), pemerintah mengurangi tingkat kemahalan yang terjadi di Pulau tersebut yang saat ini terdiri dari dua provinsi yakni Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. 

Dikutip dari website Kementerian PUPR, pemerintah secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan air, dan perumahan permukiman, bahkan beberapa diantaranya menjadi prioritas nasional, sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

• Jajal Jalan Trans Papua, Presiden Puji ‘Duet’ Kementerian PUPR-TNI
• Pembangunan Jalan Trans Papua Memperhatikan Kelestarian Taman Nasional Lorentz
• Cek Progres Pembangunan Jalan, Kementerian PUPR Lakukan Ekspedisi Jalan Trans Papua

Daftar Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua dan Papua Barat antara lain, Pembangunan jalan Trans Papua, jalan lintas perbatasan dan menuju lintas batas serta pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan Sarana Penunjang di Skouw, Jayapura. 

"Pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk mendorong perkembangan ekonomi di perkotaan, tetapi membangun infrastruktur di perbatasan juga untuk mengurangi disparitas, sosial, ekonomi dan wilayah. Pembangunan jalan itu prinsipnya agar bisa lebih cepat, aman dan murah," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. 

Tahun 2017, alokasi anggaran infrastruktur untuk Provinsi Papua sebesar Rp4,96 triliun dimana alokasi untuk sumber daya air Rp411 miliar, jalan dan jembatan Rp3,72 triliun, permukiman Rp132 miliar dan perumahan Rp85,7 miliar. Sementara, alokasi Provinsi Papua Barat sebesar Rp2,64 triliun, terbagi untuk alokasi infrastruktur sumber daya air Rp343 miliar, jalan dan jembatan Rp1,51 triliun, permukiman Rp129 miliar. 

Total alokasi pembangunan infrastruktur dari Kementerian PUPR untuk Pulau Papua mencapai Rp7,6 triliun. Sebagai informasi slokasi pembangunan infrastruktur di Pulau Papua juga didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2017 sebesar Rp 2,18 triliun. (p/ab)