Nusakini.com--Kapuas--Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah kembali menggelar kegiatan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KR) berkualitas di era jaminan kesehatan nasional (JKN) bersama mitra kerja.

Kegiatan yang ini dilaksanakan di Desa Dadahup Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas, Kamis (15/11) ini merupakan kegiatan ke-16 dari 24 rangkaian kegiatan yang digelar selama Oktober-November 2018 di enam kabupaten/kota se Kalteng.

Sama seperti sebelumnya, kegiatan menghadirkan Anggota Komisi IX DPR RI, Hang Ali Saputra Syah Pahan sebagai pemateri utama. Hadir pula Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN pusat, Nerius Auparay.

Sekitar 300 warga dan di antaranya para kader posyandu, akseptor, kader dan penyuluh KB se Kecamatan Dadahup, turut hadir dalam promosi pelayanan KB tersebut.

Kepada masyarakat, Hang Ali menjelaskan, pelayanan KB dan KR ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan yang berkualitas, khususnya di era JKN.

• Menag: Bimbingan Perkawinan, Ikhtiar Kemenag Cegah Stunting
• Buka Rakernas BKKBN, Wapres: Kembali Gemakan Peran Sentral BKKBN Dalam Bangun Ketahanan Keluarga
• BKKBN Gelar Dialog Nasional untuk Wujudkan Akuntabilitas Program KKBPK Menuju Indonesia Sejahtera
• Presiden Pantau Langsung Penyaluran PKH Tahap Pertama Tahun 2019
• Pengasuhan yang Baik di 1000 Hari Pertama Kehidupan Dapat Selamatkan Indonesia dari Stunting

"Jadi di era JKN ini, tidak ada paksaan dalam pelayanan KB. Semua masyarakat harus mendapatkan informasi KB, mulai dari manfaatnya dan keuntungannya. Masyarakat berhak tahu jenis alat kontrasepsi, baik itu KB IUD, Implant, suntik, pil, kondom, maupun pelayanan metode operasional wanita dan pria," kata Hang Ali.

Di era JKN saat ini, jelas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, pelayanan KB sejatinya bukan hanya sekadar untuk mengatur kelahiran. Tetapi tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dimulai dari tingkat keluarga.

“Karena pemerintah memiliki kewajiban untuk memerhatikan ekonomi, pendidikan, kesehatan. Pemerintah harus menjaga kesehatan masyarakat, melalui alat reproduksinya dan ekonominya. Harus dijaga keberlangsungannya dalam melaksanakan KB. Menjaganya harus berdasarkan kebutuhan," tuturnya.

Sementara Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus BKKBN pusat, Nerius Auparay mengungkapkan, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana membangun keluarga sejahtera, salah satunya dengan cara mengikuti program program dari BKKBN ini. 

“Tujuan utama KB adalah untuk membentuk SDM yang berkualitas, melalui program KB dan pengendalian penduduk dan,” ujarnya. 

Selain itu, Nerius juga menjelaskan bahwa sudah saatnya masyarakat menghindari pepatah “banyak anak banyak rezeki”. “Karena yang sesungguhnya terjadi, banyak anak maka banyak juga yang harus dicari dan dibagi. Sehingga untuk mencapai keluarga sejahtera juga akan lebih sulit,” ujarnya. (r/rajendra)