nusakini.com - Internasional - Pemimpin-pemimpin politik, militer, dan bisnis di Sudan Selatan secara tidak sah telah menyalahgunakan jutaan dollar bantuan dan merusak kestabilan di negara tersebut, menurut panel ahli di PBB.

Komisi HAM PBB di Sudan Selatan menemukan bukti yang menunjukkan sejak tahun 2018, pejabat-pejabat negara dan orang-orang yang berhubungan dengan pemerintahan telah menggelapkan dan melakukan pencucian paling tidak puluhan juta dollar, dan mereka menyatakan angka ini kemungkinan jauh lebih besar lagi.

Laporan ini juga mengatakan korupsi tingkat tinggi tersebut merusak hak asasi dan keamanan di Sudan Selatan.

• Mentan: Tidak Ada Toleransi untuk Korupsi di Kementerian Pertanian
• SATUPENA Nyatakan Keprihatinan Terhadap Pelemahan Demokrasi Indonesia
• Terkait Dugaan Korupsi Proyek Pengadaan, KPK Geledah Kantor PT Telkom
• Sidang Kasus Korupsi Mantan Pejabat Pemkot Makassar Terus Bergulir
• Prabowo Tegaskan Tak Akan Kompromi dengan Korupsi

Mereka menemukan sekitar 73 juta dollar (sekitar 1,03 triliun rupiah) telah digelapkan.

“Temuan kami mengungkapkan pola dan tren penggelapan termasuk keterlibatan politisi, pejabat pemerintah, perusahaan internasional, personel militer, dan bank multinasional dalam kejahatan ini,” kata Ketua Komisi Yasmin Sooka, di Jenewa saat mempresentasikan laporan.

Laporan tersebut juga menyoroti bahwa industri minyak Sudan Selatan didominasi oleh "konsorsium minyak yang tidak bertanggung jawab, tindakan yang telah menimbulkan kehancuran yang cukup besar, termasuk degradasi lingkungan dan kerusakan yang berdampak pada kesehatan warga.

Ini terjadi di negara di mana hampir dua pertiga penduduknya, berjumlah 7,2 juta orang, berjuang setiap hari untuk mendapatkan makanan.

Pemerintah Sudan Selatan belum mengomentari laporan para ahli tersebut.