nusakini.com--Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia. Masalah ini berlangsung di tiap generasi dan perlu segera dilakukan pemutusan rantai kemiskinan. Pajak dapat menjadi salah satu cara mengatasi hal tersebut. 

• Staf Ahli Menkeu: Jumlah peserta PPS Tunjukkan Peningkatan
• Indonesia Siap Melaksanakan Kesepakatan Dua Pilar Prinsip Perpajakan Internasional
• Kenaikan Tarif PPN Jaga Momentum Penerimaan Negara
• Jasa Keagamaan Tetap Bebas PPN
• Inilah 14 Aturan Turunan UU HPP

“Rantai kemiskinan harus diputus. Untuk memutusnya, maka keluarga miskin harus dapat menikmati pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi. Saya yakin di ruangan ini menganggapnya ada dan harus bisa dinikmati. Namun, sebagian masyarakat Indonesia ada yang belum bisa menikmati kemewahan itu,” jelas Menkeu saat acara Supermentor yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta.

Untuk dapat menyediakan pelayanan dasar tersebut, negara membutuhkan sumber dana yang berasal dari pajak. Pajak menjadi salah satu instrumen yang sangat penting, karena menurut Menkeu, pajak dapat meredistribusi pendapatan dari masyarakat kaya untuk dapat memenuhi kebutuhan sosial dan jasa-jasa dasar masyarakat miskin. 

“Apabila hal ini dapat dilakukan, secara teoritis seharusnya perekonomian bisa tumbuh namun kemiskinan dan kesenjangan bisa teratasi. Oleh karena itu penting membayar pajak,” tegas Menkeu. (p/ab)