nusakini.com - Jakarta - Dengan duduknya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) Kabinet Indonesia maju, berbagai kalangan di sosial media berharap agar Habib Rizieq dipulangkan ke Indonesia. 

Bahkan, PA 212 berharap 100 hari kerja Prabowo Subianto untuk memulangkan Habib Rizieq. Juru bicara PA 212, Habib Novel Bamukmin, mengaku paham dengan kondisi Prabowo Subianto sebagai politikus, jika memilih bergabung di pemerintahan. Namun, Novel berharap 100 hari kerja Prabowo, salah satunya adalah memulangkan imam besar FPI Habib Rizieq Syihab (HRS).

"Namun mungkin kami masih bisa berharap 100 hari ke depan PS (Prabowo Subianto) dan orang-orangnya (yang) bekerja, bisa menghasilkan apa yang kami perjuangkan, agar ulama kami (yang ditangkap) semua di SP3, juga HRS bisa kembali, serta usut hilangnya nyawa para mujahid politik dari pemilu sampai demo mahasiswa dan pelajar kemarin," kata Novel, Senin (21/10/2019)

Menanggapinya, Partai Gerindra menegaskan pemulangan Habib Rizieq bukanlah tugas Kementerian Pertahanan. Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria mengatakan, setidaknya ada tiga kementerian yang terkait dengan pemulangan imam besar FPI itu. Kementerian Pertahanan, kata Riza, bukanlah satu di antaranya.

• Saksi Ahli Amiruddin Ilmar Khawatir Ada Kekosongan Jabatan Presiden Bila MK Kabulkan Gugatan 01 dan 03
• Tim Hukum Prabowo-Gibran Minta MK Hadirkan Kepala BIN
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Pesan SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo Jadi Pemimpin Mereka
• Yusril Siap Hadapi Kubu Ganjar-Mahfud di MK

"Terkait dalam hal permintaan Alumni 212 untuk mengembalikan Habib Rizieq, tentu itu menjadi tugas daripada kementerian terkait. Ada di situ Kementerian Luar Negeri yang bertanggung jawab terhadap seluruh WNI di luar negeri, ada Kemenkum HAM yang bertanggung jawab terkait dengan masalah-masalah hukum seluruh warga negara yang di luar negeri, termasuk Imigrasi," kata Riza di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

"Juga tentu menjadi urusan Kemendagri terkait politik dan sebagainya. Setidaknya ada tiga kementerian ini yang terkait. Dan tentu ini bukan menjadi tugas Kementerian Pertahanan," sambungnya.

Menurut Riza, permintaan memulangkan Habib Rizieq itu sudah diajukan PA 212 sejak Prabowo menjadi calon presiden. Namun, karena Prabowo tak terpilih menjadi presiden dan saat ini menjabat menteri, Riza meminta masyarakat memahami bahwa Prabowo harus menjalankan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk itu, terhadap seluruh harapan permintaan masyarakat harus bisa memahami bahwa sekarang posisi Pak Prabowo adalah sebagai Menhan. Tentu sebagai Menhan beliau harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan visi-misi program presiden terpilih, yaitu program Pak Jokowi-Ma'ruf Amin. Dan tentu beliau tugasnya menjaga kedaulatan negara," jelas Riza.

Lebih lanjut Riza mengatakan, Prabowo pasti memahami tugas dan tanggung jawabnya dan tidak bisa mengintervensi kewenangan kementerian lain. Namun Prabowo disebut Riza masih dimungkinkan menyampaikan kepada kementerian terkait menyangkut permintaan PA 212 itu.

"Tapi kalau diminta menyampaikan, untuk memberi masukan, tentu itu sangat dimungkinkan. Jadi saya kira yakinlah apa yang nanti akan diputuskan dan diambil kebijakan pemerintah ke depan akan baik, termasuk dalam rangka rekonsiliasi ini," pungkas Riza. (b/ma)