Foto/Seskab   

nusakini.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membatalkan kewenangan Mendagri dalam mengapus Peraturan Daerah (Perda) bermasalah. 

Namun Presiden mengingatkan, bahwa kita memerlukan sebuah penyederhanaan perizinan, percepatan perizinan dalam rangka investasi sehingga akan memperbaiki pertumbuhan ekonomi di negara kita.

• Jokowi dan Ma’ruf Amin Tak Diundang di Rakernas PDIP yang Bakal Digelar, Ini Alasannya
• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Khusus IKN, Jokowi Keren
• PTUN Tolak Gugatan Terhadap Jokowi, Otto: Jangan Lagi Ada Tuduhan soal Dinasti Politik
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker

“Ya itu sebuah keputusan yang kita hormati. Ya akan terus kita lakukan, terus. Yang paling penting kita tetap melihat payung hukum yang ada, tidak boleh berhenti. Sekali lagi, harus menghormati keputusan MK,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan usai meninjau lokasi pembangunan Jalan Tol Bawen – Salatiga di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (8/4/2017).

Pemerintah, lanjut Presiden, sebenarnya ingin menyederhanakan, ingin menghapus, ingin menghilangkan hambatan-hambatan dalam perizinan, dalam investasi, baik di pusat maupun di daerah.

Presiden mengingatkan, kita harus sadar bahwa kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan tanggung jawab dirinya itu dari pusat ke daerah. “Itu harus semuanya diselesaikan,” ujarnya. (p/mk)