Foto/Net  

nusakini.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus mendorong para nelayan beralih pada manajemen tata kelola yang berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan perikanan nasional. 

Menurut Menteri Susi, upaya ini dilakukan untuk merubah rezim eksploitasi yang telah dilakukan nelayan selama ini. Pola tersebut dinilai susi telah banyak merugikan baik nelayan maupun masyarakat Indonesia, salah satunya kondisi tangkapan ikan yang semakin lama semakin menurun. 

"Rezim eksplotatif sudah tidak boleh lagi dipakai dalam manajemen Sumber Daya Alam (SDA) kita. Saya mohon bantuan bapak/ibu semua, kita tinggalkan rezim eksploitasi, kita menuju rezim penataan SDA yang sustainable," ungkap Susi dalam acara bakti sosial Peduli Kanker oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara, Minggu (7/5/2017). 

• KKP Tegaskan Komitmen Kelola Kawasan Konservasi Nasional di Papua Barat
• Hari Pertama Syahrul Yasin Limpo, Menteri KKP ad interim
• Presiden Jokowi Minta Petambak Udang di Muara Gembong Tidak Buru-Buru Perluas Usaha
• 1.900 Peserta Akan Hadiri ‘Our Ocean Conference 2018’
• Menteri Susi Imbau Dunia Internasional Pertegas Komitmen Permberantasan Illegal Fishing

Menteri Susi menganggap pengetahuan yang minim kerap membuat para nelayan memiliki anggapan yang keliru pada kebijakan yang canangkan pemerintah. Padahal diakui Susi, tanpa upaya keberlanjutan, industri perikanan akan terhenti.  

"Buktinya dengan berkurangnya kapal asing sekarang stok ikan yang boleh ditangkap Indonesia sudah naik dari 6,5 juta ton menjadi 9,9 juta ton. Kenaikan 4 juta ton itu kalau dihargain US$ 1 saja Rp 13 ribu, itu sudah US$ 4 miliar," tuturnya. 

Padahal larangan eksploitasi dalam dunia perikanan ini menurut Susi bertujuan untuk menghasilkan produksi ikan yang lebih besar. Pengertian ini yang menurut Susi harus dipahami seluruh nelayan. 

"Tahun ini kalau tidak salah hampir mendekati 12 juta ton potensi tangkap kita. Begitu cepat laut recovery kalau kita jaga," pungkasnya (p/mk)