Menteri Keadilan Jepang Perintahkan Pengawasan Lebih Ketat setelah Peserta Pelatihan dari Vietnam Alami Kekerasan

By Nad

nusakini.com - Internasional - Menteri Kehakiman Jepang memerintahkan pengawas pada hari Selasa (25/1) untuk memastikan pekerja pelatihan teknis asing tidak disalahgunakan, menyusul insiden di mana seorang pria Vietnam menderita luka serius di tangan rekan kerja Jepang selama sekitar dua tahun.

Mengikuti instruksi dari Menteri Kehakiman Yoshihisa Furukawa, Organisasi untuk Pelatihan Magang Teknis mendesak perusahaan tuan rumah dari peserta pelatihan berusia 41 tahun di Okayama, Jepang barat, dan sebuah organisasi yang memperkenalkan peserta pelatihan kepada perusahaan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kekerasan.

Pengawas akan terus menyelidiki kasus ini sambil melihat kemungkinan pencabutan izin organisasi untuk bertindak sebagai perantara antara peserta pelatihan dan perusahaan tuan rumah.

"Pelanggaran hak asasi manusia tidak boleh terjadi," kata Furukawa.

Peserta pelatihan dari Vietnam mengatakan kepada pengawas bahwa dia berulang kali diserang oleh pekerja Jepang di perusahaan konstruksi dan menderita luka serius termasuk patah tulang, menurut Badan Layanan Imigrasi Jepang.

Pengawas sedang mengatur pemindahan pria itu dan rekan-rekan asingnya ke perusahaan lain untuk melanjutkan magang mereka.

Badan tersebut, Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan, dan badan pengawas itu merilis pernyataan pada Senin (24/1) yang menyerukan kepada perusahaan yang menerima peserta pelatihan asing serta organisasi perantara untuk memeriksa penyalahgunaan kekuasaan di tempat kerja.

Peserta pelatihan mengatakan dia tiba di Jepang pada musim gugur 2019 dan pelecehan dimulai sekitar sebulan setelah dia mulai bekerja.

Rekaman video kekerasan menunjukkan pria itu ditinju, dipukul di kepala dan tubuhnya dengan sapu serta dicaci maki karena gagal merespons dengan baik dalam bahasa Jepang.


Pria itu mencari permintaan maaf dan kompensasi dari perusahaan konstruksi dan organisasi perantara.

Program magang teknis didirikan pada tahun 1993 dengan tujuan mentransfer keterampilan ke negara-negara berkembang. Tetapi telah dikritik karena kondisi tenaga kerja yang buruk dan dituduh menyediakan perlindungan bagi perusahaan untuk mengimpor tenaga kerja murah dari negara-negara Asia lainnya. (Kyodo/dd)