Mensesneg Respons Isu Penyadapan Presiden, Tegaskan Belum Dengar Keterlibatan Ketua Parpol
By Admin
Mensesneg Prasetyo Hadi | Dok. Setneg
nusakini.com, Istana Kepresidenan merespons dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disinyalir melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, meminta seluruh jajaran pemerintah untuk tetap bekerja seperti biasa di tengah beredarnya isu tersebut.
Arahan ini disampaikan Prasetyo saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Ia menekankan pentingnya menjaga tingkat kewaspadaan tinggi meski prioritas utama mereka adalah menyelesaikan tugas pemerintahan.
"Fokus kerja lah, lho, kalau kewaspadaan kan terus-menerus, ya," ucap Prasetyo memberikan instruksi kepada bawahannya. Ia juga menambahkan bahwa proses pembersihan di lingkungan internal Istana akan terus berjalan tanpa henti.
"Kewaspadaan terus-menerus, bersih-bersih terus," tambahnya terkait langkah preventif pengamanan pejabat kenegaraan. Saat ini, otoritas terkait sedang melakukan penelusuran mendalam terhadap profil pihak-pihak yang dicurigai terlibat.
Negara kini mengambil langkah amat tegas untuk menyisir identitas setiap individu yang diduga terkait dengan insiden tersebut. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Prasetyo saat media menanyakan perihal progres investigasi internal pemerintah.
"Iya lah, sedang menyisir profil," jawabnya sangat singkat ketika menanggapi rentetan pertanyaan wartawan parlemen. Investigasi tertutup ini diharapkan mampu mengungkap dalang utama di balik aksi pelanggaran keamanan tersebut secara lekas.
Di sisi lain, muncul sebuah rumor mengenai dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Namun, politikus Partai Gerindra tersebut mengaku sama sekali belum mendengar informasi tersebut dari aparat penegak hukum.
"Keterlibatan ketum parpol, aku belum dengar, aku belum dengar," kata Prasetyo berusaha menepis spekulasi liar tersebut. Pihak Istana tampaknya enggan merespons lebih jauh desas-desus politik yang belum memiliki landasan pembuktian resmi.
Penanganan kasus sangat sensitif ini dipastikan akan berpegang teguh pada prosedur keadilan yang dianut oleh undang-undang. Pemerintah berjanji tidak akan pernah menutupi fakta temuan apa pun dari jangkauan mata publik luas.
"Kemarin kan sudah saya sampaikan itu ya, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, transparan, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi," tegasnya. Langkah transparansi absolut ini diyakini sangat esensial guna merawat kepercayaan masyarakat terhadap marwah institusi kepresidenan.
Menanggapi isu konsolidasi politik akibat kasus ini, Mensesneg menyatakan urusan komunikasi dengan partai pengusung tetap berjalan normal. Tidak ada pertemuan khusus yang digelar secara mendadak hanya untuk merespons persoalan rumor penyadapan ini.
"Apa yang harus dikonsolidasikan, ya kan rutin kita kalau konsolidasi, pertemuan-pertemuan juga rutin ya, tapi kan tidak semuanya," jelasnya mengakhiri tanya jawab. Istana berjanji akan menyalurkan pembaruan perkembangan kasus secara berkala kepada seluruh rekan media cetak maupun daring. (*)