nusakini.com - Bangkok, – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sidang Komisi ke-80 UN Economic and Social Commission for Asia Pacific, di Bangkok, Thailand (22/04). Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menlu Retno menyampaikan pentingnya transformasi dan inovasi digital Kawasan dalam mendorong percepatan pencapaian SDGs Kawasan.

Menurut Menlu, Asia Pasifik saat ini memimpin transformasi digital dunia dengan percepatan transformasi 10 tahun, yang terdorong akibat Pandemi Covid-19.

“Perkembangan positif ini seharusnya menjadi 'golden ticket' bagi kita untuk menjadi yang terdepan dalam pencapaian Sustainable Development di tingkat global", ujar Menlu Retno. “Internet economy Asia Tenggara sendiri diproyeksi oleh World Economic Forum mencapai USD 1 triliun pada 2030", tambahnya.

Namun demikian, Menlu Retno juga menyampaikan adanya paradoks dari kemajuan tersebut. Laporan PBB tahun 2024 memperkirakan kemungkinan keterlambatan Kawasan Asia Pasifik dalam pencapaian SDGs, hingga 32 tahun ke depan (baru dapat tercapai pada tahun 2062). Hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan berbagai konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Untuk itu, Menlu menyampaikan pentingnya inovasi digital kawasan untuk mengatasi paradoks tersebut.

Dalam konteks ini, Menlu menyebutkan upaya Indonesia yang dituangkan dalam Visi Indonesia Digital 2045. Visi tersebut difokuskan pada pengembangan digital bagi pengelolaan pemerintahan, ekonomi dan masyarakat, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan ekonomi baru, serta peningkatan produktivitas.

Menlu menyampaikan 3 (tiga) peta jalan bagi penguatan kerja sama kerja sama transformasi digital dalam kerangka UNESCAP, sebagai berikut:

Pertama, pengembangan roadmap digital yang terintegrasi.

“Lanskap digital di Kawasan Asia Pasifik saat ini amat terpecah" ucapnya. Perbedaan kesiapan nasional dan regional, serta perbedaan kapasitas regulasi telah menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai inovasi digital regional.

Oleh karenanya, Menlu menyampaikan perlunya Asia Pasifik untuk mengembangkan sebuah roadmap digital Kawasan yang terintegrasi, yang dapat memfasilitasi pertukaran teknologi dan kebijakan, menjaring potensi negara-negara, serta mengharmonisasikan berbagai inisiatif yang ada di Kawasan saat ini, termasuk di ASEAN dan APEC.

Kedua, mempromosikan inklusifitas digital untuk jembatani digital divide.

Saat ini, masih ada gender gap penggunaan internet di Kawasan di mana pengguna internet perempuan jumlahnya lebih sedikit dari pengguna internet laki-laki dengan gap sebesar 264 juta jiwa, atau sekitar 6 persen. Selain itu, terdapat gap akses internet antara wilayah pedesaan dan terpencil dengan wilayah perkotaan.

Untuk itu, Menlu menegaskan perlunya dilakukan berbagai inovasi digital yang inklusif, termasuk dengan berinvestasi di berbagai fin-tech dan start-up yang dipimpin oleh perempuan; mendorong peningkatan infrastruktur digital; dan memperluas akses untuk pelatihan digital literacy.​

Ketiga, memastikan penggunaan transformative technologies untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan.

“Emerging technologies seperti AI telah memberi warna baru pada hubungan antara teknologi dan geopolitik" ujar Menlu RI. Di satu sisi, teknologi transformatif dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan, namun di sisi lain dapat dipergunakan niat jahat yang dapat memperdalam rivalitas global.

Maka dari itu, menurut Menlu, perlu adanya pengelolaan di tingkat kawasan (regional governance) untuk mencegah penggunaan yang salah, sekaligus memastikan kontribusi teknologi bagi peningkatan ekonomi yang berkelanjutan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sidang Komisi ke 80 UNESCAP kali ini mengangkat tema “Leveraging Digital Innovation for Sustainable Development in Asia and the Pacific" dan dihadiri oleh negara-negara di kawasan.

Indonesia berperan aktif dalam mendorong pemajuan isu-isu pembangunan dalam pertemuan UNESCAP. Tahun ini, Indonesia menginisasi dan menjadi host Side Event “Accelerating Ocean-Based Climate Action" yang akan dilaksanakan pada 24 April 2024.  

Di sela-sela kunjungan, Menlu RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Executive Secretary UNESCAP, Menlu Mongolia, dan juga Menlu Tonga untuk membahas berbagai kerja sama bilateral, kawasan dan juga global. (pr/kl)