Menko Polhukam harapkan LIPI Dorong Politik cerdas dan Berintegritas

By Admin


nusakini.com - Membangun sistem politik yang cerdas dan berintegritas seharusnya telah ditanamkan pada generasi muda. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Wiranto mengatakan, untuk menciptakan generasi muda yang cerdas berpolitik sangat diperlukan peran lembaga memberikan pemahaman yang baik tentang politik. “Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, -red) bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, -red) telah mempelopori perbaikan pada proses politik nasional sehingga diharapkan bisa menciptakan generasi muda yang cerdas dan integritas sebagai pemimpin dimasa depan,” ujarnya di sela-sela Peluncuran Produk dan Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) pada Kamis (24/11) di Jakarta.

Sejak Juni 2016, LIPI melalui Pusat Penelitian Politik LIPI bekerjasama dengan KPK melakukan penelitian, dan workshop di seluruh Indonesia terkait kode etik politik. “Politisi adalah sebuah profesi sehingga diperlukan kode etik yang mengawal profesi tersebut. Hal ini penting agar generasi muda paham bahwa politisi ada sebuah profesi,” ujar Syamsuddin Haris, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menurutnya, pemahaman yang baik tentang berpolitik yang beretika, cerdas , dan berintegritas wajib dipahami generasi muda agar mereka mampu menjadi pemimpin yang baik di masa depan. 

Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK mengatakan, sulit membuat generasi muda tertarik pada politik. “Memunculkan ketertarikan yang positif pada generasi muda diperlukan peran negara untuk memberikan pemahaman itu,” ujar Laode. Ia mengatakan, berdasarkan data KPK menunjukan bahwa mayoritas pelaku tindak pidana korupsi adalah berpendidikan tinggi dan memiliki kewenangan tertentu. “ Pelaku tipikor yang telah ditangkap KPK sebanyak 600 orang, ternyata 200 orang diantaranya adalah pendidikan S2, disusul S1, dan S3 sebanyak 40 orang,” paparnya. 

Dalam kesempatan tersebut LIPI dan KPK menyerahkan Naskah Kode Etik Politisi dan Partai Politik dan Panduan Rekruitment dan Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Wiranto. (p/mk)