Menkeu Apresiasi Kolaborasi Pesantren dan Industri Kelapa Sawit untuk Tingkatkan Ekonomi Daerah
By Abdi Satria
nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kolaborasi antara pesantren dan industri kelapa sawit dalam acara “Launching Pengembangan Potensi Santripreneur Berbasis UKMK Sawit sebagai Program Pemberdayaan Ekonomi Daerah pada Kamis (01/10). Ia mengatakan kolaborasi tersebut menciptakan dampak yang sangat positif. Pertama, bagi lembaga pesantren dan para santrinya, kedua adalah untuk industri kelapa sawit itu sendiri.
Pesantren merupakan suatu lembaga pendidikan yang sekaligus juga untuk pembentukan karakter yang sangat penting di Indonesia. Sementara kelapa sawit adalah salah satu industri atau kegiatan ekonomi perkebunan yang luar biasa penting di Indonesia termasuk untuk ekspor.
“Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) bersama-sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia dengan pemerintah daerah dan pesantren bersama-sama meningkatkan aktivitas ekonomi yang berbasis kelapa sawit dan menggunakan basis aktivitas pesantren, para santri untuk bisa ikut meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit yang merupakan produk yang penting di Indonesia,” ungkap Menkeu.
Menkeu menjelaskan bahwa seorang wirausaha (entrepreneur) merupakan seorang yang ulet, yang tahu mengenai opportunity atau kesempatan, mereka memiliki ide sehingga mereka biasanya adalah orang-orang yang berpikiran terbuka, memiliki wawasan terbuka dan mereka yang juga memahami bagaimana mendapatkan sumber pendanaan untuk bisa terus mengembangkan ide dan melihat kesempatan itu untuk diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan wiraswasta yang baik.
Pemerintah mencoba memberikan bantuan yang cukup lengkap dari berbagai sektor. Jika dilihat dari ide dan kesempatan berbagai kegiatan koperasi maupun kegiatan usaha kecil menengah maupun kegiatan ekonomi yang berbasis pesantren di dukung melalui kegiatan-kegiatan dari kementerian lembaga terkait yaitu Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah, melalui usaha KUR yang diberikan subsidi bunga maupun dari kredit ultra mikro yang dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Pusat Investasi Pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan terhadap kredit modal kerja agar bank bisa merasa tenang memberikan kredit modal kerja di mana risiko terhadap kredit itu ditanggung oleh pemerintah dan tentu dari para entrepreneur termasuk santripreneur bisa mengakses dari permodalan tersebut.
“Ini adalah langkah-langkah yang terus kita lakukan dan dengan sekarang bekerjasama dengan BPDP KS di mana salah satu anggaran penting dari BPDP KS adalah melakukan penanaman kembali (replanting). Sekarang juga dikombinasikan dengan penguatan aspek santripreneurnya. Kita berharap akan bisa menghasilkan dampak yang sangat signifikan bagi kualitas para santri yang ingin menjadi entrepreneur dengan nilai tambah kreativitas dan manfaat bagi seluruh umat manusia, untuk kesejahteraan dirinya sendiri maupun kesejahteraan dari masyarakat yang lain. Itu adalah salah satu ibadah yang sangat baik bagi kehidupan diri sendiri maupun bagi kehidupan masyarakat,” ujar Menkeu.
Menkeu berharap seluruh kolaborasi dari berbagai instansi yaitu dari BPDP-KS dari Universitas Indonesia dari Kementerian Agama juga dapat ditingkatkan dengan mengajak program-program yang lain seperti kredit usaha rakyat dimana pemerintah memberikan anggaran sangat masif Rp220 triliun tahun ini atau menggunakan kredit ultra mikro dimana bisa bekerjasama dengan PMN, dengan Bahana atau dengan koperasi-koperasi yang berbasis pesantren untuk bisa meningkatkan daya ungkit dari program ini sehingga bisa memberikan dampak yang sangat positif.
”Para santri mungkin juga bisa diundang dan mendapatkan pengalaman di bidang entrepreneurship di berbagai program-program, baik itu program belajar seperti di Universitas Indonesia maupun langsung berhubungan dengan perusahaan-perusahaan. Suatu link and match yang bisa disusun dan dikembangkan. Saya berharap UI juga bisa menjadi salah satu institusi untuk terus meningkatkan kemampuan menjadi jembatan yang efektif sehungga kerjasama pemerintah, akademisi, swasta dan juga seluruh stakeholder masyarakat bisa memberikan manfaat yang sangat besar,” tutup Menkeu.(p/ab)