nusakini.com-Jatinangor - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) akan menjadi motor penggerak pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Wisuda IPDN Tahun 2020 di Lapangan Parade Abdi Praja IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/07). 

“Birokrat merupakan motor pemerintahan, hari ini dan besok kita akan mendapatkan sejumlah birokrat baru yang akan menjadi motor pemerintahan Indonesia sebagai negara yang utuh dan negara yang diakui oleh dunia dan PBB,” kata Mendagri. 

• Mendagri Minta Pemda Jangan Terlena Meski Angka Inflasi Nasional Terkendali
• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

Selain dilahirkan sebagai seorang birokrat yang menjadi motor penggerak pemerintahan, wisudawan/wisudawati IPDN juga akan dilahirkan sebagai seorang ilmuan di bidang pemerintahan yang berpikir berdasarkan pola atau cara berpikir ilmiah untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik. 

“IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang menghasilkan birokrat, tapi juga dituntut untuk melahirkan birokrat yang ilmuan, karena birokrat harus mengambil kebijakan publik,” ujarnya. 

Dengan mengutip kalimat seorang ilmuan bernama Joseph Stiglitz, Mendagri juga menyebutkan “If theory without policy is for academic, and policy without academic is for gamblers.” 

“Berteori saja tanpa diitindaklanjuti dengan membuat kebijakan, itu adalah untuk para akademik, membuat kebijakan tanpa didasari teori, untung-untungan, for gamblers, kita tidak ingin birokrat membuat keputusan berdasarkan insting, apalagi mistik. Oleh karena itulah, para pembuat kebijakan, birokrat, harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific, berdasarkan teori, sehingga tidak untung-untungan, membuat kebijakan yang kuat berdasarkan penelitian sebelumnya,” jelasnya. 

Oleh karenanya Mendagri menilai, seorang birokrat yang menjadi motor penggerak pemerintahan juga harus menjadi seorang ilmuan atau scientist. Sehingga, kebijakan yang dihasilkan, telah melalui serangkaian penelitian dan pola pikir ilmiah.(p/ab)