nusakini.com-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengkritik kebijakan salah satu kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan aturan hukum. Niat tersebut dianggap baik, namun tidak tepat. 

“Dimana kepala daerah berniat memberikan hadiah Rp 50 juta bagi aparat atau warga yang menembak mati bandar narkoba,” kata Tjahjo di Jakarta, Kamis (10/11). 

Tjahjo mengatakan Indonesia merupakan negara hukum, dimana jika ada pihak yang bersalah, maka laporkan kepada pihak yang berwajib dan jangan main hakim sendiri. 

“Ini negara hukum, niat ini memang baik tapi tidak tepat,” kata Tjahjo. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Terkait dengan adanya masyarakat yang mengetahui siapa yang menyimpan dan mengedarkan narkoba ini.Tjahjo membiarkan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian atau BNN. 

Tambah Tjahjo, Indonesia merupakan negara hukum memiliki aturan berbeda dengan kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang memerintahkan tembak mati bagi jaringan narkoba. 

Dia menyatakan tidak setuju dengan kebijakan itu karena seluruh aparat penegak hukum harus melayani dan mengambil tindakan tegas tanpa melanggar aturan. 

Mendagri dalam waktu dekat yakni tanggal 24 November ini akan mengundang dan mengajak dialog gubernur dan wakil gubernur terkait perkembangan dinamika sosial dan politik. 

Adapun turut akan hadir nantinya Panglima TNI, Kapolri, Menkopolhukam, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta menko perekonomian. (p/ab)