nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai dana bantuan partai politik yang baru saja disahkan pemerintah hanya sebagai stimulan. Anggaran yang sekisar seribu rupiah per kursi tentu tak cukup untuk membiayai kebutuhan partai. 

"Kalau ke saya itu, dana diserahkan ke parpol untuk kaderisasi, dan lain-lain itu terserah parpol. Namun tidak besar, hanya stimulan," kata Tjahjo di Kemendagri, Senin (18/9). 

Menurut dia, anggaran dari pemerintah ini tak bisa mendanai berbagai kegiatan serta kebutuhan parpol. Mereka tetap harus berpegang pada iuran anggota dan bantuan dari pihak ketiga yang dapat dipertanggungjawabkan. 

• Mendagri: DPR Usulkan Dana Bantuan Rutin
• Mendagri: Awas, Jangan Salah Gunakan Dana Parpol
• Kenaikan Dana Parpol Dianggap Mampu Minimalisir Potensi Korupsi
• Kemendagri: Banyak Negara Berikan Bantuannya Parpol
• Kenaikan Dana Parpol Untuk Penguatan Partai

Ia menambahkan, kalau sekedar usul pemerintah sebaiknya dana ini fokus untuk pendidikan karakter. Namun, sebagian parpol, kata dia ingin agar pengelolaan dana tersebut menjadi kewenangan mereka, misal kebutuhan anggaran untuk saksi pemilu. 

"Sebab di UU Pemilu ditolak untuk anggaran saksi. Bisa saja bantuan ini diserahkan buat anggaran saksi. Parpol inginnya luwes," tambah dia. 

Meski begitu, Tjahjo berpesan agar parpol bisa memanfaatkan dana tersebut secara benar untuk kepentingan parpol. Sebab, tetap ada pertanggungjawabannya ke pemerintah lewat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Yang penting digunakan buat kepentingan parpol. Kan itu luas. Kami tidak boleh mendikte, karena ini hak independen parpol. Mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda," kata dia.(p/ab)