nusakini.com--Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyusun masterplan dan Pra Detail Engineering Design (DED) empat Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yaitu Morotai, Labuan Bajo, Praya, dan Tabanan.

Masterplan yang sudah dibuat tersebut dapat menjadi pedoman atau panduan bagi unit organisasi atau unor Kementerian PUPR dalam penyusunan program dukungan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan tahun depan dan tahun berikutnya. 

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW, Agusta Ersada Sinulingga, saat menggelar rapat koordinasi keterpaduan pengembangan infrastruktur pada KPPN, di ruang rapat Kementerian PUPR pekan lalu mengatakan bahwa penyusunan masterplan dan Pra DED tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengembangan 40 pusat pertumbuhan baru serta pegurangan jumlah desa tertinggal peningkatan jumlah desa mandiri. 

• Bank Tanah dan Konsolidasi Lahan Bisa Jadi Solusi Penyediaan Lahan Pembangunan Infrastruktur

Ia berharap setelah adanya masterplan dan dan Pra DED tersebut dapat direalisasikan dukungan Kementerian PUPR terhadap kawasan perdesaan, berupa dukungan terhadap peningkatan produktivitas baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Kemudian mendukung peningkatan nilai tambah yakni dari pola petik-jual produksi pertanian menjadi petik-olah-jual, dan mendukung kelancaran pemasaran dengan melakukan konektivitas, selain itu mendekatkan produksi ke konsumen akhir. 

Dukungan Kementerian PUPR itu melalui pembangunan infrastruktur oleh Ditjen Cipta Karya, Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, dan Perumahan. 

“Tahun depan akan ada Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) dan juga Konsultasi Regional (Konreg). Pada ajang tersebut akan dibahas program pembangunan infrastruktur secara detil. Harapan kami ini terinformasikan terlebih dahulu, sehingga pada saat Pra Konreg tidak membahas dari nol, jadi bisa melihat program apa yang akan dibuat,” tutur Agusta. 

Penyusunan tersebut, menurut Agusta, dilakukan melalui serangkaian tahapan yang terdiri dari rapat koordinasi di daerah, rapat koordinasi tingkat pusat, survei lapangan, dan focus group discussion (FGD). Sementara rapat koordinasi yang dilakukan dengan beberapa kementerian dan unor di Kementerian PUPR bertujuan untuk membangun komitmen implementasi terhadap masterplan yang telah disusun dan menyusun langkah-langkah kerja yang dibutuhkan pada 2017 dan tahun berikutnya. 

Acara ini juga dihadiri perwakilan dari Bappenas, Zulfikar, Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan BPIW Kementerian PUPR Sanusi Sitorus, serta perwakillan dari Ditjen Cipta Karya, SDA, Bina Marga, dan Perumahan. (p/ab)