nusakini.com - Sinyal-sinyal kemunduran ikatan dan solidaritas masyarakat Indonesia belakangan ini terlihat cukup kentara. Hal ini tentu saja menjadi persoalan kebangsaan yang cukup serius dan harus segera dicarikan jalan keluarnya.

“Persoalan identitas dan persaudaraan yang mengalami kemunduran menjadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya. Tak hanya itu, tugas berat Indonesia adalah bagaimana menjaga keberagaman dalam persatuan,” kata Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam kegiatan bertajuk “Dialog Kebangsaan: Mengelola Keberagaman, Meneguhkan Ke-Indonesiaan” pada Kamis (8/12) di LIPI Pusat Jakarta. 

• Letupan Minyak Panas Membakar Semangat Azizah Meraih Puncak Prestasi
• Saatnya Lagu Anak Hadir di Bali Melalui Program Kita Cinta Lagu Anak (KILA)
• Milad ke 40 Tahun Athirah: Lika Liku Perjalanan Pendiriannya
• Rayakan Hari Kartini, SMA Islam Athirah 1 Makassar Gelar Upacara Bendera Penuh Semangat dan Kesetaraan Gender
• Peserta Didik SMA Islam Athirah 1 Makassar Awali Tahun Ajaran Baru dengan Halal Bihalal

Nuke katakan, capaian yang telah diraih pada masa pemerintah saat ini telah banyak, antara lain pengentasan kemiskinan, turunnya jumlah pengangguran dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Namun, pertumbuhan dan prestasi yang sudah berhasil diraih pemerintah saat ini semestinya dibarengi pula oleh semakin kuatnya identitas dan persatuan bangsa. 

Dikatakannya, keberagaman adalah realitas sosiologis bangsa yang tidak bisa dinafikan keberadaannya. “Pemerintah harus bisa mengedepankan asas keadilan diatas semua suku, agama, ras dan antar golongan,” ujarnya. Selain itu, poin yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus menindak tegas radikalisme, baik yang berbasis agama, suku, ras, daerah dan antar golongan yang bersifat menghancurkan bangsa dan menolak keberagaman. 

Yenny Wahid, pendiri Wahid Foundation menuturkan hal yang serupa. Berdasarkan survei nasional yang setiap tahun dilakukan oleh Wahid Foundation dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terkait toleransi di Indonesia, menunjukan hasil yang baik dan buruk terkait sisi kebangsaan. 

Yenny menyebutkan, temuan positifnya yakni sebanyak 67,3 persen mendukung pemberlakuan sistem demokrasi dan 82,3 persen menyatakan dukunganya kepada Pancasila dan UUD 1945. “Itu berarti kita memiliki peluang untuk terus mempertahankan persatuan dan menyebarkan toleransi kepada masyarakat,” pungkas Yenny. (p/mk)