nusakini.com - Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Nuramaliati Prijono senantiasa mendorong peningkatan kinerja kehumasan pemerintah, khususnya di lingkungan LIPI. Peningkatan kinerja ini guna mendukung kesuksesan Program Nawa Cita pemerintah.

Dikatakan Lili, panggilan akrabnya, kinerja kehumasan akan berjalan maksimal bila pejabat Humas, baik struktural maupun fungsional mampu memiliki spirit of enterpreneurship agar berbagai kiat taktis dan strategis yang digunakan bisa mengatasi tantangan kekinian yang semakin kompleks. “Dengan begitu, upaya mendukung Program Nawa Cita bisa berjalan dengan baik,” ungkap Siti dalam kegiatan Sosialisasi Pembinaan Kehumasan Pemerintah (Tematik Bakohumas) di Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya LIPI, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (5/12). 

Lili mengungkapkan, sebagai salah satu lembaga penelitian terbesar di Indonesia, LIPI berupaya menjadi penggerak untuk meningkatkan kemajuan dan memperkuat daya saing bangsa melalui penguasaan iptek. Sehubungan dengan itu, tanggung jawab untuk menyosialisasikan dan mendiseminasikan iptek kepada masyarakat dilakukan melalui peran tenaga kehumasan. 

Oleh karena itu, para pejabat Humas sudah saatnya memiliki posisi yang strategis dalam struktur lembaga atau organisasi. “Sebab, perannya yang vital untuk kemajuan suatu lembaga dan ujung tombak ke masyarakat,” ujarnya. 

• Tanggapi Isu Kelangkaan Pupuk, Kementan: Pupuk 2020 Cukup
• Kementan Terima Penghargaan Untuk Program Ketahanan Pangan Lapas
• Salut! Petrokimia Gresik Raih Dua Penghargaan di Anugerah Humas Indonesia 2019
• LIPI Sebut untuk Hadapi Revolusi Industri 4.0, Pangan Tradisional Harus Adopsi Teknologi
• LIPI Siapkan Regulasi Pengelolaan Mikroorganisme Indonesia

Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menuturkan hal serupa. “Seorang Humas harus menjadi warga kelas satu di instansi masing-masing,” tekannya. 

Kemudian, Herman menegaskan lagi, “Seorang pejabat Humas harus pula menjadi Smart ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan garda terdepan”. Untuk mencapainya, maka diperlukan sertifikasi bagi para pejabat Humas. Dirinya pun mendorong untuk terciptanya sertikasi tersebut oleh Kementerian/Lembaga pembinanya. 

Paradigma Baru 

Di sisi lain, Sinta Puspitasari, Asisten Staf Khusus Presiden mengungkapkan, ada tiga hal yang harus diubah dalam paradigma pejabat Humas pemerintah agar berkinerja optimal. Pertama, dia bisa menjadi bagian dari pemberi saran kepada pimpinan pemerintah atau lembaga. Kedua, Humas di pemerintahan itu harus berada di posisi strategis. Dan ketiga, Humas pemerintah itu harus aware terhadap perkembangan media dan kekinian. 

“Setelahnya, para pejabat Humas Kementerian/Lembaga hendaknya saling bersinergi, saling membantu mengisi ruang kosong. Utamanya dengan merebut persepsi dan membangun agenda setting melalui berbagai kanal media,” jelasnya. 

Tak hanya itu saja, Nur Tri Aries Suestiningtyas, Kepala Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas LIPI menyambung, pejabat Humas pemerintah harus pula meningkatkan kapasitasnya agar dapat bersaing di era global saat ini. “Seorang pejabat Humas harus cerdas, terutama dalam memberikan pemahaman ke publik agar kebijakan pemerintah dapat dipahami sepenuhnya oleh masyarakat. Lalu, mereka juga harus meningkatkan intensitas komunikasi dan koordinasi untuk pelayanan optimal pada masyarakat,” tutupnya. (p/mk)