nusakini.com-- Upaya pemerintah dalam membangun tata kelola birokrasi bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dari jajaran aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan agar kompetensi para pegawai semakin memumpuni. 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, birokrasi dituntut untuk berani ambil keputusan politik pembangunan. Namun hal tersebut kadang malah terhambat karena banyaknya aturan, sistem dan beban psikologis para ASN. Mental ini yang harus diubah pemerintah. 

“Kami sudah pangkas banyak peraturan perundang-undangan untuk mempermudah birokrasi. Aturan mengenai pembuatan SPJ juga diubah, agar ada keberanian mempercepat kebijakan politik pembangunan,” kata Tjahjo saat menutup acara Rakornas BPSDM Kemendagri, Jumat (31/3). 

Tjahjo juga meminta agar BPSDM Kemendagri membuat standar baku kompetensi ASN. 

• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• 45 Nindya Praja IPDN Magang di Lingkup Pemerintah Aceh
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) harus fokus. Usulannya dalam bentuk sekolah sekretaris pimpinan (Sespim) Kemendagri, agar calon pejabat di instansi tersebut memiliki kualifikasi. 

Contohnya, seperti di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dimana lulusan praja di sana harus memulai karirnya di tingkat kecamatan. Begitu juga jajaran ASN di Kemendagri yang berpotensi menjadi eselon I atau II harus melalui proses berjenjang dan diklat khusus. 

“Rakornas ini menjadi penting. Karena peningkatan SDM ASN harus efektif efisien, untuk memperkuat otonomi daerah,” tambah Tjahjo usai acara tersebut. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Yuswandi A Temenggung juga mengimbau BPSDM tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk terus meningkatkan kompetensi para ASN. 

Sementara itu, Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, Rakornas BPSDM ini sebagai bentuk membangun sinergitas dan konektivitas antara BPSDM pusat dengan daerah. (p/ab)