Foto/Net 

nusakini.com - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menyampaikan, pihaknya akan terus membantu kerja Satuan Tugas (Satgas) pangan yang sebelumnya telah terbentuk jelang Ramadan lalu untuk memantau harga pangan.

"Sudah ada koordinasi antara KPPU, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan dan Kapolri terkait ini. Komitmen kita adalah melanjutkan usaha yang sudah sukses kita lakukan dalam bulan Ramadan lalu di mana situasi harga pangan saat itu yang paling stabil selama 10 tahun terakhir. Ini situasi yang harus kita pertahankan terus," jelas Syarkawi usai membuka rapat teknis kemitraan KPPU, di Makassar, Kamis, (13/7/2017).

• Mentan Amran Ajak Prajurit Tentara Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
• Dirjen FAO ke Mentan Amran: Kami Sangat Apresiasi Indonesia dan Akan Terus Support
• Mentan Amran Lepas Presiden Rwanda di Bandara Bali, Usai Belajar Kesuksesan Pertanian Indonesia
• Produksi Naik Bulan Agustus, September dan Oktober, Program Pompanisasi Berhasil
• Prof Andreas Dapat Proyek Kementan Rp5 Miliar Tahun 2022, Langsung Bisu Mengamat Pertanian

Faktanya, tambah Syarkawi, jika setiap Ramadan harga pangan itu pasti naik, sekarang ini tensi harganya turun. Salah satu bukti, sebagaimana yang dilaporkan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, kotanya saat ini mengalami deflasi karena dampak dari harga-harga yang turun.

Salah satu yang akan dipantau kembali oleh tim satgas pangan ini nantinya adalah harga beras. Syarkawi menjelaskan, harga beras disparitasnya lumayan tinggi antara di petani seharga Rp 7.500 per kilogram dan di konsumen akhir Rp 10.500 per kilogram. Jadi ada ada kurang lebih Rp 3.000 marginnya dan margin harga ini dinikmati orang-orang atau pelaku usaha yang ada di tengah-tengah atau middle man (makelar).

Margin harga ini, tambah Syarkawi, jika dikali dengan produksi padi di Indonesia yakni 79 juta ton atau hampir 80 juta ton per tahun, dengan asumsi yang jadi beras minimal separuhnya yakni hampir 40 juta ton, nilai bisnis yang diambil oleh middle man itu bisa sekitar Rp 186 tiliun per tahun.

"Ini terlalu gede bagi mereka (middle man) karena petani hanya menikmati kurang dari Rp 100 triliun. Lalu end user juga demikian, sangat kurang menikmati harga dibanding orang-orang yang ada di tengah itu," ujarnya.

"Ini yang kita inginkan yakni bagaimana agar benefit orang atau pelaku usaha yang di tengah sebesar Rp 186 triliun itu pindah ke tangan petani sehingga kesejahteraan mereka lebih baik dan end user juga bisa menikmati harga rendah. Kalau bisa harga beras hanya Rp 9.000 per kilogram di Indonesia," pungkas Syarkawi. [p/ma)