nusakini.com--Tahun 2016 segera berakhir, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja instansi pemerintah yang terus melakukan berbagai perbaikan, khususnya dari segi akuntabilitas. Tercatat sepanjang tahun 2016, tak kurang dari 100 instansi pemerintah mengunjungi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk berkonsultasi terkait implementasi sistem akuntbailitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). 

Hal tersebut menjadi bukti dan bentuk komitmen nyata yang diberikan pimpinan setiap instansi pemerintah untuk melakukan perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik. Namun ketika komitmen telah datang, pimpinan instansi pemerintah tetap berkewajiban untuk mendorong perubahan dalam organisasi, baik dari mindset, culture set, hingga kinerja guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. 

Tak hanya instansi pemerintah yang sudah mendapatkan predikat baik dalam SAKIP yang melakukan konsultasi dan meminta bimbingan teknis kepada Kementerian PANRB, melainkan instansi pemerintah yang sudah mendaptkan predikat B hingga predikat terbaik, yaitu A, juga tetap berkonsultasi dan meminta pembinaan. Sebut saja Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kabupaten Banyuwangi, yang tetap melakukan konsultasi dengan Kementerian PANRB. 

• Mendes Eko Perkuat Pengawasan Internal

Di level pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, POLRI, Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT), menjadi beberapa nama yang paling sering melakukan konsultasi. 

Selain instansi pemerintah yang datang untuk melakukan kunjungan kerja, Kementerian PANRB pun turut aktif mendatangi instansi pemerintah, baik Kementerian, Lembaga, maupun Pemerintah Daerah, untuk memberikan pembinaan secara berkelanjutan. Jemput bola yang dilakukan oleh Kementerian PANRB melalui forum komunikasi dan koordinasi, coaching clinic, serta berbagai kegiatan lainnya, tidak lain adalah untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi. 

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, menyambut baik semangat dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh instansi pemerintah yang memiliki kepedulian untuk melakukan perubahan ke arah ayang lebih baik. “Suasana seperti ini harus terus dijaga, karena selalu ada ruang untuk melakukan perbaikan,” ujar Ateh. 

Saat ini, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara langsung kepada 82 instansi pemerintah di level pusat dan 34 Pemerintah Provinsi. Sementara di level Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi terhadap 128 Pemerintah Kabupaten/Kota, dibantu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 34, dan Inspektorat Provinsi sebanyak 153. Selain itu Kementerian PANRB juga telah melakukan evaluasi terhadap 193 Pemerintah Kabupaten/Kota melalui desk evaluation. (p/ab)