nusakini.com - Kementerian Kominfo terpilih sebagai salah satu pemenang National Procurement Award 2016 pada kategori “Komitmen Penerapan Standar LPSE: 2014” di Balai Kartini, Jakarta (03/11/2016). Penyerahan National Procurement Award merupakan salah satu agenda Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 dengan tema “Penguatan Peran Serta LPSE dalam Pembangunan Nasional yang berkualitas”.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Aptika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan bahwa e-catalog memudahkan masyarakat apresiasi dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Terkait cyber security pada penggunaan LPSE, Semuel mengatakan bahwa Kominfo bisa berkolaborasi membuat cyber security di platform Kementerian/ Lembaga. 

• KOMINFO: Pinjol Ilegal Tak Usah Dibayar
• XL Axiata Gunakan Green BTS Secara Massal
• Kerja Sama XL Axiata – PAMA Sediakan Jaringan Hybrid LTE di Area Tambang
• Dukung Kesuksesan Event International Jaringan 4G & Layanan XL Axiata Siap Dukung Penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba
• XL Axiata Raih Pertumbuhan Yang Solid Mengungguli Industri Dengan Performa Jaringan Terbaik

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan bahwa LPSE mengubah pelayanan menjadi lebih baik. “Tadinya lahan basah menjadi simbol good governance” ujarnya. Dengan adanya sistem yang mengedepankan transparansi dan good governance, Bambang mengharapkan penyerapan belanja Kementerian/ Lembaga lebih baik. 

Bambang mengatakan bahwa e-government berperan ke depan dalam hal administrasi pemerintahan. “Kalau LPSE sudah berjalan di semua lini Kementerian/ Lembaga maka LPSE akan menjadi cikal bakal e-government yang membuat semakin transparan dan good governance” ujarnya. “Kita ingin memberikan yang terbaik kepada layanan masyarakat” tambahnya. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan, “Sumber daya manusia dan culture-nya harus siap. Pengadaan barang harus bisa dimonitor real time". 

Menurut Kepala Bagian Hukum dan Humas LKPP Andi Susanto, LPSE sejak diinisiasi tahun 2008 berkembang dari hanya lima menjadi 644 LPSE yang tersebar di seluruh Indonesia. Andi menjelaskan bahwa unit kerja LPSE telah mencatatkan transaksi pengadaan secara elektronik sebesar Rp. 1.436 triliun dengan nilai efisiensi Rp 112 triliun sampai tahun berjalan 2016. 

Rakernas LPSE 2016 dihadiri oleh sekitar 1400 peserta terdiri dari pimpinan K/L/D/I, LPSE praktisi, dan para pihak pemerhati pengadaan barang/ jasa pemerintah (World Bank, Asian Development Bank, Indonesia Corruption Watch, Indonesia Procurement Watch, Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan sebagainya). (p/mk)