KKP Yakinkan Data Stok Ikan Lestari dari Lembaga Terpercaya
By Admin
Foto/dok. KKP
nusakini.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan data estimasi potensi jumlah tangkapan sumber daya ikan (SDI) yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPP RI) dan berbagai data pencapaian dalam dua tahun lebih pemerintahan Menteri Susi Pudjiastuti, dalam konferensi Pers di Jakarta, Senin (19/6/2017). Data yang dipaparkan merupakan hasil kajian badan yang memiliki kapasitas dan otoritas, dengan metoda koleksi data serta proses analis berdasarkan sains, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dalam konferensi pers tersebut, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) M. Zulficar Mochtar, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Eko Djalmo Asmadi, Ketua Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan (Komnas Kajiskan) Indra Jaya, dan Deputi Bidang Statistik dan Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat Adi Lukmasono.
Kepala BRSDM KP M. Zulficar Mochtar mengatakan, data-data terkait jumlah stok ikan lestari atau maximum sustainable yield (MSY) Indonesia dan beberapa data lainnya mengenai kelautan dan perikanan lainnya didapatkan dari pengkajian stock assessment hasil kerjasama dengan Komnas Kajiskan. Komnas Kajiskan adalah komisi yang diamanahkan Undang-undang dan dibentuk melalui Peraturan Menteri (Permen). Anggotanya terdiri dari profesional akademisi dan lilmuwan dari lembaga penelitian, perguruan tinggi, maupun kementerian.
“Kami sebagai lembaga berusaha secara objektif mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Harapannya, dari waktu ke waktu itu kondisi sumber daya kita semakin sehat. Kita mengkaji apakah dengan adanya suatu kebijakan memang terjadi recovery apa tidak, atau mungkin sebaliknya, kebijakan yang diambil malah merugikan,” terang Ketua Komnas Kajiskan Indra Jaya.
Indra turut memastikan, tak ada kebohongan atau pun manipulasi dari data yang dikeluarkan Komnas Kajiskan. Semua data yang diperoleh merupakan hasil pengkajian stock assessment melalui prosedur dan tahapan yang ilmiah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS Pusat Adi Lukmasono mengungkapkan hal serupa. Ia menyatakan kecewa ketika data yang dikeluarkan BPS sebagai badan penghasil data utama mendapat indikasi tidak percaya dari publik. Menurutnya hal tersebut dapat merusak kredibilitas BPS sebagai lembaga independen di mata masyarakat.
“Dalam Undang-undang BPS ada yang namanya forum masyarakat statistik. Itu yang terdri dari pakar-pakar perguruan tinggi, paktisi, dan sebagainya, yang selalu mengawasi kualitas data BPS. Ketika data itu ada indikasi ketidakpercayaan dari publik, maka BPS akan panggil forum masyarkat statistik untuk menjelaskan. Kemudian kalau ada data yang tidak benar, itu akan disampaikan kepada BPS,” jelas Adi.
“Kami tidak akan merilis data tanpa melalui metodologi yang baik dan benar, dan telah dijamin kebenarannya,” tambah Adi.
Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Menteri Susi mengatakan, data yang dirilis terkait capaian dan keberhasilan pembangunan sektor keluatan dan perikanan adalah hasil kajian lembaga seperti Kajiskan dan BPS.
“Susi Pudjiastuti itu Menteri Kelautan dan Perikanan, pejabat negara, tidak boleh bicara tentang data dasarnya katanya. Kalau data itu belum ter-publish, saya tidak berani sebut,” ungkap Menteri Susi.
Menurut Menteri Susi, KKP sebagai badan pemerintah terus mengupayakan perbaikan di dunia perikanan dan kelautan, baik di bidang perikanan tangkap, budidaya, penelitian, pengelolaan, peningkatan daya saing, maupun pengawasan. Salah satu caranya adalah dengan terus melakukan pengkajian isu-isu untuk pengumpulan data yang diperlukan. Hal ini, sesuai dengan visi KKP untuk menjamin perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
Zulficar menambahkan, KKP akan terus melakukan estimasi parameter, aplikasi model kajian, analisis kapasitas penangkapan, analisis risiko efek penangkapan, thematic mapping dengan melibatkan pakar dari Perguruan Tinggi, Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan peneliti KKP.
“Stock assessment ini adalah satu model untuk pengolahan berbasis wilayah yaitu stok dari fisheries. Dalam prosesnya kita melakukan banyak pendekatan. Dalam inputnya, survei menggunakan kapal riset, kemudian ada observer juga yang kita bekerja bersama-sama kemudian ada pencacahan data di pas pendaratan ikan. Kita juga menggunakan data satelit dan data hydro acoustic, hasilnya inilah yang merupakan suatu hasil data yang dilakukan di lingkup BRSDM,” jelas Zulficar.
Selanjutnya, data tersebut dipresentasikan dan didiskusikan dengan Komnas Kajiskan. Komnas Kajiskan kemudian akan mereview dan mengeluarkan rekomendasi terkait jumlah dan status stok ikan berkelanjutan yang ada di Indonesia.
Adapun Dirjen Perikanan Tangkap Sjarief Widjaja menyebutkan, berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan, MSY Indonesia terus mengalami kenaikan dari 7,3 juta ton pada 2015, menjadi 9,93 juta ton pada 2016, dan 12,541 juta ton pada 2017. MSY di 9 dari 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) juga mengalami peningkatan, namun dua di antaranya mengalami penurunan. Penurunan terjadi akibat masih maraknya praktik illegal fishing dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
Menurut Sjarief, data tersebutlah yang kemudian menjadi rujukan dalam tata kelola perikanan Indonesia, termasuk bagaimana manajemen WPP, alokasi kapal, alokasi alat tangkap, dan sebagainya.
“Kajian ini dapat dipertanggungjawabkan, angka ini merupakan salah satu dampak kebijakan pemerintah saat ini yang telah mengusir ribuan kapal asing dan melarang kapal eks-asing untuk melaut,” pungkas Sjarief. (p/mr)