KKP Undang Prancis Bangun Pasar Ikan di Bandung

By Admin

Foto: Dokumentasi KKP  

nusakini.com - Pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) masih menjadi isu utama yang dibahas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan beberapa perwakilan berbagai negara. Salah satunya adalah Prancis. 

Dalam courtesy call Menteri Susi dengan Duta Besar Prancis, Charles Henri-Brosseau dan Direktur Agence Francaise de Development (AFD) Indonesia, Ghislain de Valon, Menteri Susi meminta Republik Prancis untuk mendukung Indonesia, mengangkat IUU Fishing sebagai Transnational Organized Crime (TOC). Susi menilai dukungan internasional belum datang sepenuhnya.

“Indonesia sebagai negara yang menjadi korban IUU Fishing, berkepentingan dan akan berupaya keras untuk memasukkan IUU Fishing sebagai TOC di forum internasional. Pengklasifikasian ini akan sangat bermanfaat bagi hubungan antar negara dalam penegakan hukum terhadap pelaku IUU Fishing”, ungkap Menteri Susi di Jakarta, Kamis (2/3/2017).seperti dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam kaitan ini, Dubes Perancis meminta Indonesia untuk melakukan pendekatan kepada Dewan PBB (UN Council). Selain itu, Menteri Susi juga mengundang investor Prancis untuk membangun fresh Fish Market di Bandung, Jawa Barat. Sebagai perbandingan, Jepang saat ini membantu KKP merevitalisasi pasar ikan muara baru menjadi lebih modern dan terintegrasi seperti pasar ikan Tsukiji di Jepang. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Susi juga menginformasikan bahwa saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan juga menggunakan data satelit Global Fishing Watch (GFW) yang disediakan oleh Google secara gratis. Melalui aplikasi ini, KKP dapat melakukan pemantauan kondisi perairan di seluruh wilayah Indonesia near real time.

“Selain Google, KKP bekerja sama dengan Norwegia dan Amerika Serikat untuk berbagi data-sata satelit yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Kerja sama ini dilakukan dibawah komando Satgas 115 yang beranggotakan lintas kementerian/lembaga dengan komando tertinggi dipegang oleh Menteri Kelautan dan Perikanan”, terangnya.

Sementara itu, Duta Besar Charles menginformasikan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Prancis ke Jakarta pada 29 Maret 2017 mendatang, serta rencana penandatanganan maritime declaration pada kesempatan tersebut. Turut mendampingi Menteri Susi adalah Sekretaris Jenderal Rifky Hardijanto, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Nilanto Perbowo, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Zulficar Mochtar.(p/mk)