nusakini.com-Jakarta-Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, dalam kondisi pemulihan ekonomi, instrumen APBN tetap menjadi instrumen yang sangat luar biasa bekerja keras. Kerja keras APBN melalui belanja negara tetap berlanjut hingga bulan November 2021 didukung oleh kinerja program-program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Posisi belanja negara hingga akhir November tercatat pada Rp2.310,4 triliun atau 84% dari pagu, tumbuh 0,1% year-on-year (yoy). Capaian ini terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Rp937,3 triliun, belanja non-K/L Rp662 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp711 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang K/L tumbuh 24,4% atau mencapai Rp408,9 triliun yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

“Yaitu untuk membayar klaim pasien, insentif tenaga kesehatan, dan juga biaya operasi sekolah yang berasal dari Kementerian Agama, karena untuk Kementerian Agama ini masih langsung di pusat, sedangkan biaya operasi sekolah untuk Kementerian Pendidikan itu adalah ditransfer ke dalam daerah,” ungkap Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita secara daring, Selasa (21/12).

Menkeu melanjutkan, kenaikan belanja barang juga diakibatkan belanja yang diberikan kepada masyarakat secara langsung dalam bentuk bantuan pemerintah untuk UMKM, pengadaan vaksin, subsidi kuota, dan subsidi upah pekerja. Jika dilihat dari dominasi K/L terhadap belanja, Kementerian Kesehatan berada di posisi pertama, disusul Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BLU Kelapa Sawit di Kementerian Keuangan.

Realisasi belanja modal tumbuh signifikan yaitu 45,2% yang manfaatnya juga langsung dilihat oleh masyarakat melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, pembangunan jalan dan jembatan, modernisasi almatsus maupun alutsista.

Realisasi bantuan sosial sebesar Rp370,5 triliun juga sudah dibelanjakan untuk langsung dinikmati oleh masyarakat. Dalam hal ini, melalui belanja K/L sebesar Rp175,9 triliun untuk penyaluran PKH, bantuan kartu sembako, bantuan sosial tunai, sembako PPKM, bantuan produktif usaha mikro, dan bantuan subsidi upah. Melalui belanja non K/L Rp175,3 triliun untuk subsidi energi dan nonenergi juga program pra kerja. Sedangkan Rp19,7 triliun disalurkan melalui pemberian BLT Dana Desa.

Realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp220,4 triliun utamanya dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19 dan PBI JKN melalui klaim perawatan 768,9 ribu pasien covid-19, pengadaan 284,1 juta dosis vaksin Covid-19, insentif tenaga kesehatan, dan penanganan kesehatan lainnya.

Sedangkan untuk TKDD, jumlah transfer dari pemerintah pusat ke daerah masih belum optimal, Penyalurannya masih 94% dibanding tahun lalu yang mencapai 99,6%.

“Beberapa kesulitan terutama kalau kita lihat adanya persyaratan penyaluran yang belum selesai, dan juga pemerintah daerah yang belum menyampaikan laporan dengan lengkap sesuai dengan ketentuan,” jelas Menkeu.

Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sampai dengan 17 Desember telah terealisasi Rp533,6 triliun atau 71,6% dari pagu Rp744,77 triliun. Artinya, masih ada sekitar Rp210 triliun yang belum terbelanjakan.

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

“Kita sudah terus melakukan koordinasi dengan seluruh K/L agar belanja pada dua minggu terakhir dapat terealisir. Kalaupun mereka yang tidak mampu maka akan dikembalikan dananya di dalam APBN,” tandas Menkeu.

Kementerian Keuangan terus mendorong K/L serta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan belanja terutama program PEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, belanja dan seluruh program dimonitor dan dipertanggungjawabkan untuk akuntabilitas dan efisiensi. (rls)