nusakini.com-- Dalam rangka mengoptimalkan program pemagangan sebagai salah satu skema peningkatan kompetensi masyarakat Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) melakukan sosialisasi skema pemagangan kepada 100 supplier part PT Astra Honda Motor. 

Sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepedulian terhadap pentingnya pemagangan oleh para pengusaha. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan mampu akses dan mutu pemagangan bagi masyarakat Indonesia terus meningkatkan. 

“Sosialisasi lebih detail karena menyangkut proses rekrutmen, seleksi, penyusunan sillabus atau modul, syarat minimum sebuah perusahaan bisa ikut magang, dan lain-lain,” kata Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Dita Indah Sari pada acara ‘Sosialisasi Program Pemagangan Dengan 100 Supplier Honda Motor’ di Aula Astra Honda Kawasan MM2100 Cibitung, Bekasi  Senin (31/10). 

• Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah
• Penjelasan Menaker Terkait Penempatan PMI Sektor Domestik ke Malaysia
• Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia
• Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah Ketenagakerjaan
• Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar

Menurut Dita Indah Sari, optimalisasi program pemagangan tersebut juga membutuhkan dukungan dari pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB). Saat ini, SP/SB harus mampu meningkatkan awareness terhadap pentingnya peningkatan kompetensi anggotanya maupun masyarakat umum. Sehingga dengan adanya peningkatan kompetensi akan diikuti dengan meningkatkan produktivitas. Dengan adanya produktivitas yang tinggi dari para pekerja, maka kesejahteraan pekerja bersangkutan pun akan meningkat. 

“Juga bagaimana menyampaikan program ini kepada serikat pekerja agar mendapat dukungan,” lanjut Dita. 

Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya program pemagangan tersebut. Mengingat kebutuhan tenaga kerja skilled saat ini semakin penting. 

Saat ini, Kemnaker terus membenahi skema dan memperluas jaringan pemagangan. Sehingga, pemerintah daerah harus memberikan pendampingan terhadap perusahaan-perusahaan yang menjalankan program pemagangan tersebut. 

“Juga bagaimana krusialnya keterlibatan Pemda dalam program ini, yang diwujudkan dalam bentuk pendirian komite vokasi di tingkat daerah, yang tugasnya adalah mengasistensi perusahaan-perusahaan yang menerima anak magang,” paparnya.(p/ab)