nusakini.com--Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepakat meningkatkan Pelayanan Transportasi terutama dalam hal pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau dikenal dengan istilah Jembatan Timbang. 

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto dan Asisten Kapolri Bidang Operasi Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono yang dilakukan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/4). 

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Preservasi Jalan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, Sesditjen Bina Marga Bambang Sudiatmo dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. 

Dalam sambutannya Menteri Basuki menyatakan bahwa untuk membangun transportasi yang lebih cepat, aman dan murah diperlukan 3 hal yakni sarana dan prasarana, regulasi yang memadai dan perilaku pengendara yang harus mematuhi regulasi yang sudah disepakati bersama apapun moda transportasinya.  

“Kami dari Kementerian PUPR bertanggungjawab membangun sarana dan prasarana jalan dan jembatan, termasuk median, drainase, dinding penahan longsor. Sementara Kemenhub dan Polri berperan dalam mengatur regulasi dan perilaku pengguna jalan. Hingga saat ini sekitar 90 persen pengguna transportasi masih mengandalkan prasarana dan sarana jalan raya, khususnya untuk pengangkutan logistik. Untuk itulah sinergi antara ketiga pihak ini sangat penting dan diperlukan,” kata Menteri Basuki. 

Menurutnya pengawasan beban muatan angkutan barang melalui jembatan timbang merupakan salah satu upaya menjaga jalan senantiasa dalam kondisi mantap. Untuk itu, Menteri Basuki mengucapkan terimakasih atas penandatanganan MoU pengaktifan kembali jembatan timbang ini dan optimis kesepakatan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten.  

Ditambahkannya dari hasil uji coba di Jembatan Cisomang yang dibuka pada 1 April lalu, sekaligus pengawasan beban muatan angkutan yang melintas, dari sekitar 6.250 truk yang melewati jalan tol Purbaleunyi, sebanyak 2.250 truk diketahui membawa muatan berlebih. Bahkan untuk truk Golongan V yang diizinkan membawa muatan maksimal 45 ton, pada kenyataannya truk tersebut bermuatan hingga 85 ton sehingga diminta keluar dari jalan tol untuk selanjutnya melewati jalan arteri nasional.  

• Mulai Hari ini, Jembatan Timbang kembali Beroperasi
• Pemerintah Akan Aktifkan Kembali Jembatan Timbang untuk Cegah Kerusakan Jalan
• Kemenhub Serius Berantas Pungli Jembatan Timbang

“Namun demikian yang akan rusak dalam tempo singkat adalah ruas jalan nasional. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” tegas Menteri Basuki. 

Rencananya pengoperasian UPPKB ini akan dimulai dengan pilot project di 9 (sembilan) jembatan timbang di lokasi yang tesebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Untuk diketahui selama ini operasional Jembatan Timbang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

Sementara itu Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto menyatakan, untuk sanksi truk angkutan yang kelebihan beban tidak lagi akan didenda melainkan akan diminta untuk menurunkan barang angkutannya di tempat penyimpanan (storage) yang nantinya akan disediakan oleh Pemerintah dan membayar uang sewa penitipan barang. Dengan demikian diharapkan akan memberikan efek jera bagi pemilik maupun pengemudi truk.  

“Untuk menurunkan muatan ini harus disediakan tempat penyimpanan (storage), ini salah satu tugas Kementerian PUPR untuk menyediakan lahan tersebut,” ujar Arie.  

Arie juga mengungkapkan rencananya menerapkan teknologi timbangan bergerak atau weight in motion (WIM) untuk mengantisipasi kemacetan yang diakibatkan antrian truk yang masuk ke jembatan timbang. Ia berharap dengan didukung teknologi WIM ini, truk tidak perlu mengantri untuk diperiksa satu persatu.   

Arie mengaku optimis, jika pelaksanaan pengawasan beban kendaraan melalui Jembatan Timbang dapat berjalan optimal, maka dapat menghemat biaya preservasi jalan sebesar 60 persen dan memperpanjang umur jalan.  

Diketahui berdasarkan studi dari IndII (Indonesia Infrastructure Initiative) tahun 2011 menyebutkan bahwa muatan beban berlebih (overloading) merupakan faktor penyebab terbesar (47%) terjadinya kerusakan jalan. Disebutkan bahwa kendaraan dengan muatan berlebih memiliki daya rusak hingga 4 kali lipat, sehingga menyebabkan umur perkerasan jalan menjadi lebih cepat dari yang direncanakan, yang kemudian berakibat pada dibutuhkan kegiatan preservasi jalan yang lebih sering di lokasi yang rusak dan berdampak pada biaya preservasi jalan yang harus disediakan negara menjadi lebih tinggi.  

Biaya tersebut tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh pengguna jalan, terutama pengusaha angkutan yang mengangkut muatan berlebihan.  

Anggaran preservasi jalan yang dialokasikan Kementerian PUPR pada tahun 2017 sebesar Rp.18,7 Triliun, namun alokasi tersebut belum memadai untuk menangani 47.000 panjang jalan nasional. Dengan adanya operasionalisasi UPPKB, maka diharapkan pengendalian beban muatan dapat berjalan dan dapat membuat kondisi jalan nasional sesuai rencana, sehingga terjadi efisiensi biaya preservasi jalan.(p/ab)